Rahasia_ Akuntansi

Jenis Badan Usaha Di Indonesia

2011-10-05T09:37:00.000+07:00

memberikan layanan kepada masyarakat setempat. Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Deasrah Pasar (PD Pasar), PT Bank Jateng. PT. Bank DKI.
Pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk:
   1) Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,
   2) memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

c) Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
    Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta
dengan tujuan utama mencari keuntungan. Contoh: PT. Jarum Kudus, PT. Unilever, PT
Indo Food Sukses Makmur. Pendirian badan usaha milik swasta bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilikny.

d) Badan usaha campuran
    Badan usaha campuran merupakan badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki oleh
swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Keuntungan yang diperoleh olah badan usaha campuran akan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal.

2. Jenis badan usaha menurut lapangan usaha
    Jenis badan usaha menurut lapangan usahanya dibedakan menjadi 5 (lima),yaitu:

a) Badan usaha Ekstraktif
Badan usaha ekstraktif adalah jenis perusahaan yang mengambil segala sesuatu yang
disediakan oleh alam. Contoh : Perusahaan pertambangan, penangkapan ikan, pengrajin garang, dan lain-lain.

b) Badan usaha Agraris/pertanian Badan usaha agraris/pertanian adalah jenis perusahaan yang lepangan usahanya
mengolah tanah sebagai faktor produksi utama. Contoh: Perusahaan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan lain-lain.

c) Badan usaha Industri Badan usaha industri adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah ahan mentah
menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh: perusahaan pembuat roti, gula pasir, tepung dan lain-lain.

d) Badan usaha Perdagangan Badan usaha perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan
menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Contoh: Retail, toserba, supermarket, hipermarket, perusahaan ekspor import.

e) Badan usaha Jasa
Badan usaha jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pelayanan jasa
kepada orang lain yang membutuhkan dengan memperoleh imbalan. Contoh: jasa
transportasi, jasa salon kecantikan, jasa perbankan, dan lain-lain.

3. Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya
Jenis badan usaha menurut jumlah pekerjanya dibedakan menjadi:

a) Badan usaha kecil
Badan usaha kecil adalah badan usaha yang mempekerjakan kurang dari 6 orang pekerja.
b) Badan usaha sedang
Badan usaha sedang adalah badan usaha yang mempekerjakan lebih dari 5 orang pekerja dan kurang dari 51 orang pekerja.
c) Badan usaha besar
Badan usaha besar adalah badan usaha yang mempekerjan lebih dari 50 orang pekerja.

4. Jenis badan usaha menurut bentuk hukumnya Pengelompokan badan usaha menurut bentuk hukum atau yuridis berkaitan dengan tanggung jawab pemilik badan usaha tersebut terhadap kewajiban atau utang-utang badan usaha. Berdasarkan bentuk hukumnya badan usaha di Indonesia dikelompok menjadi 5 macam, yaitu badan usaha perseorangan (Po), firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan Koperasi.

a. Badan Usaha Perseorangan Badan usaha perseorangan adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dipimpin, dan dipertanggungjawabkan oleh perseorangan.
Kelebihan :
- Mudah cara pendiriannya
- Seluruh keuntungan menjadi milik sendiri
- Cepat dalam pengambilan keputusan
- Pemilik lebih leluasa mengelola usaha
Kelemahan:
- Modal usaha kecil sehingga sukar berkembang
- Seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik
- Hidup dan mati badan usaha hanya ditangan seseorang

b. Firma Badan usaha firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Masing-masing sekutu (firmant) ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan.
Kelebihan:
- Modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang
- Kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang
- Bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu
Kelemahan:
- Tanggungjawab pemilik yang tidak terbatas terhadap hutang perusahaan
- Mudah terjadi perselisihan diantara sekutu perusahaan
- Apabila salah satu sekutu (firmant) melakukan kesalahan akibatnya ditanggung oleh
seluruh anggota firma.

c. Persekutuan Komanditer (CV)
Persekutuan komanditer atau CV (dari bahasa Belanda Commanditair Vennootschap) adalah badaun usaha yang terdiri dari satu atau beberapa sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau menyertakan modal, dan tidak turut campur dalam pengelolaan perusahaan. Pada CV dikenal dua macam sekutu yaitu:
Sekutu aktif, yaitu sekutu yang ikut menyertakan modal sekaligus aktif mengelola
jalannya usaha.
Sekutu pasif atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal
saja dan tidak terlibat dalam pengelolaan usaha.
Kelebihan:
- Cara pendiriannya mudah
- Modalnya relatif besar yang bersumber dari para sekutu
- Sistem pengelolaan lebih baik
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Sekutu aktif memikul tanggungjawab yang tidak terbatas
- kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu
-kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan

d. Perseroan Terbatas (PT)    Perseroan terbatas (PT) disebut juga Naamloze Vennootschap (NV-Bahasa Belanda), adalah badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham. Pemilik saham disebut juga pesero, yang memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perusahaan. Tanggung jawab terbatas artinya bertanggungjawab sebatas modal yang disetor (saham yang dimiliki).

    Saham adalah surat berharga dengan nilai nominal tertentu sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan/dipindahtangankan melalui bursa/pasar saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Pemilik saham memperoleh pembagian keuntungan perusahaan yang disebut deviden.
Kelebihan:
- Mudah memperoleh/menambah modal dengan jalan menjual saham
- Keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan
- Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindahtangankan atau menjualnya kepada
   orang lain
- Tanggung jawab pemilik sebatas saham yang dimilikinya
- Mudah memperoleh kredit dari bank
Kelemahan:
- Proses pendirian memerlukan perijinan yang lama dan berbelit
- Spekulasi saham dibursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan
- Rahasia badan usaha kurang terjamin

e. Koperasi

1. Pengertian Koperasi
Koperasi merupakan badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Kemudian ditegaskan dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945: “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Secara etimologis (asal kata) koperasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu cooperative, co artinya bersama-sama dan operative artinya bekerja. Jadi koperasi dapat diartikan sebagai kerja atau usaha bersama. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa konsep pokok, yaitu:
- Koperasi merupakan badan usaha
- Anggotanya terdiri dari orang seorang (koperasi primer) dan badan hukum-badan hukum
   koperasi (koperasi sekunder)
- Kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi
- Berdasar atas asas kekeluargaan

2. Tujuan Koperasi
    Dalam peraturan koperasi disebutkan tujuan koperasi yaitu sebagai berikut:
a) memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
b) menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya
c) ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil    dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

3. Prinsip Koperasi
    Sebagai salah satu kekuatan ekonomi sangat diharapkan peranannya dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, koperasi harus bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.
a) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha anggota
d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e) Kemandirian

4. Jenis Koperasi
   Koperasi Indonesia dibedakan menurut lapangan usahanya dan menurut keanggotaannya.
Menurut lapangan usahanya koperasi dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:
a) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan berbagai kebutuhan konsumsi   anggotanya. Contoh: Koperasi sekolah.
b) Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya melayani simpanan dan memberikan   pinjaman kepada anggotanya.
c) Koperasi produksi, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya memasarkan hasil produksi para anggotanya. Contoh: Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Kopti), dan Koperasi Batik.
d) Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari bermacam-macam jenis usaha seperti melayni konsumsi, simpan pinjam, distribusi, dan lain-lain. Contohnya: Koperasi Unit Desa (KUD)
Menurut keanggotaannya,koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:
a) Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya orang seorang atau individu.
b) Koperasi pusat, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 5 badan hukum koperasi primer.
c) Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi pusat.
d) Koperasi Induk, yaitu koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 badan hukum koperasi gabungan.

5. Perangkat Koperasi
    Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a) Rapat Anggota
    Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota berhak memenita pertanggungjawaban pengurus dan pengawas berkaitan dengan pengelolaan koperasi melalui rapat anggota yang diadakan minimal sekali dalam satu tahun.
Wewenang rapat anggota
- Menetapkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga
- Menentukan kebijakan umum dibidang organisasi dan manajemen
- Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- Mengesahkan laporan dan pertanggungjawaban pengurus
- Menentukan penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi

b) Pengurus
    Pengurus merupakan perangkat koperasi yang berwenang menyelenggarakan atau mengelola kegiatan usaha koperasi. Pengurus dipilih oleh dan dari anggota koperasi dalam rapat anggota.
Tugas pengurus koperasi
- Mengelola kegiatan usaha koperasi
- Memajukan program kerja dan belanja
- Menyelenggarakan rapat
- Membuat laporan pertanggungjawaban dalam rapat anggota
- Membukukan keuangan dan inventarisasi barang dengan tertib
- Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
Wewenang pengurus koperasi
· Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
· Menerima atau menolak anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
· Bertindak dan berupaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

c) Pengawas
    Pengawas merupakan bagian dari perangkat organisasi koperasi yang diangkat dan diberhentikan melalui rapat anggota. Pengawas bertugas mengawasi seluruh kegiatan koperasi dan seluruh kebijakan pengurus agar tidak menyimpang dari keinginan anggota yang telah diputuskan dalam rapat anggota.
Tugas pengawas koperasi
· Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
· Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan
Wewenang pengawas koperasi
· Meneliti catatan yang ada pada koperasi
· Mendapatkan segala keterangan yang perlu bagi tugasnya selaku pengawas

6. Modal Koperasi
    Koperasi perlu memupuk modal untuk menggerakan dan meningkatkan seluruh bidang usaha. Cara pemupukan modal di dalam koperasi, meliputi modal sendiri, modal pinjaman, dan modal penyertaan.
1) Modal sendiri, meliputi;
Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayar sekali selama keanggotaan, dan besarnya satu dengan yang lainnya sama. Besarnya simpanan pokok ditetapkan dalam anggaran dasar. Simpanan wajib, yaitu simpanan yang dibayar secara terus-menerus setiap periode tertentu. Besarnya ditentukan melalui rapat anggota, dan antar anggota satu dengan yang lain besarnya bisa sama bisa pula berbeda. Dana cadangan, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan. Hibah, yaitu kekayaan koperasi yang berasal dari pemberian, yang dapat berwujud uang maupun barang.

2) Modal pinjaman, dapat berasal dari anggota
§ Koperasi lain
§ Bank
§ Sumber lain yang sah

3) Modal Penyertaan
    Modal penyertaan misalnya berasal dari perusahaan perseorangan, CV, PT dan sebagainya yang diatur dalam suatu perjanjian.

B. Pertimbangan-pertimbangan dalam menjalankan kegiatan usaha
a) Sikap mental
    Sikap mental seorang pengusaha sangat menentukan keberhasilan usaha. Apabila sikap mental pengusaha buruk akan membuat usaha sulit berkembang karena perusahaan selalu akan dilanda masalah, seperti korupsi, gugatan hukum, karyawannya sendiri, klien atau bahkan konsumen. Sebaliknya apabila sikap mental pengusaha baik dan jujur, perusahaan akan berkembang sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan.
b) Manajemen
    Manajemen berarti pengelolaan perusahaan. Apabila pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik, sesuai dengan asas-asas manajemen modern maka tujuan perusahaan akan tercapai dengan efektif dan efisien.
c) Kepemimpinan
    Memimpin suatu organisasi perusahaan membutuhkan keterampilan memimpin yang mampu membawa perusahaan kearah kesuksesan.
d) Keterampilan praktis
    Keterampilan praktis diperlukan untuk membuat produk yang berkualitas.Keterampilan praktis yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menentukan produksi barang yang memiliki kualitas tinggi.

C. Peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi

a. Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi
Peranan pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi diatur dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal (2) UUD 1945 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pasal (3) UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dikuasai oleh negara dan digunakan sebasar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dengan landasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola dan mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mengolah kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

1) kegiatan produksi
    Bidang kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah melalui BUMN merupakan kegiatan produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kegiatan produksi yang tidak diminati oleh badan usaha swasta. Bidang kegiatan produksi tersebut antara lain:
§ Produksi minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina,
§ Produksi pupuk oleh PT Pupuk Sriwijaya dan PT. Pupuk Kujang,

2) kegiatan distribusi
    Bidang kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN bertujuan mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh elemen produksi agar dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Bidang kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :
§ Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok melalui Bulog,
§ Penyeluran energi listrik oleh PT PLN,
§ Menyalurkan jasa telepon melalui PT. Telkom.

3) kegiatan konsumsi
    Bidang kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan konsumsi bertujuan agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana seperti komputer, alat tulis kantor, kendaraan, gaji pegawai, dan lain-lain yang merupakan contoh kegiatan konsumsi.

b. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi
    Di samping terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, peranan yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh pemerintah adalah peran mengatur kegiatan ekonomi. Dalam bidang ekonomi peran pemerintah sebagai pengatur ekonomi dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun berbagai perangkat perundang-undangan di bidang ekonomi. Beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah dan DPR antara lain mengatur tentang perpajakan, perbankan, Bank Indonesia, Ketenagakerjaan, investasi, dan lain sebagainya. Peranan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengaruran itu pula kegiatan ekonomi diharapkan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan berbangsa dapat tercapai.

Sumber: www.taryadismpnasima.blogspot.com

Perbedaan Inflasi dan Deflasi, Revaluasi dan Devaluasi dan Apresiasi dan Depresiasi

2011-10-05T09:09:00.000+07:00

Apakah perbedaan antara:

a. Inflasi dan Deflasi

b. Revaluasi dan Devaluasi

c. Apresiasi dan Depresiasi

Nah berikut merupakan pembahasan dari permasalahan diatas

a. Inflasi dan Deflasi

Inflasi adalah menurunnya nilai uang dibandingkan denganharga barang dan terjadi secara terus menerus

Deflasi adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yangberedar melebihi jumlah uang yang beredar sehingga harga barang-barang menjaditurun dan nilai uang menjadi naik.

b. Revaluasi dan Devaluasi

Revaluasi adalah suatu kebijakan dari pemerintah untukmenaikkan kembali nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing setelahmengalami penurunan.

Devaluasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkannilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing dengan cara sengaja. Tujuannyasupaya ekspor meningkat.

c. Apresiasi dan Depresiasi

Apresiasi yaitu meningkatnya nilai mata uang dalam negeriterhadap valuta asing karena mekanisme pasar

Depresiasi yaitu menurunnya nilai mata uang dalam negeriterhadap valuta asing karena mekanisme pasar.

Laporan Keuangan Bank Syariah

2011-10-05T08:57:00.002+07:00

Secara umum, laporan keuangan untuk Bank Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi Bank Islam sebagai investor, hak dan kewajibannya dengan tidak memandang tujuan Bank Islam itu dari masalah investasinya. Apakah ekonomi atau social. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. Karenanya, laporan keuangan meliputi:

a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Laba Rugi
c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Laba ditahan / Laporan perubahan pada saham pemilik

2. Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh Bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak mudharabah/kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk sebagai “Laporan Perubahan dalam Investasi Terbatas”.

3. Laporan keuangan yang menggambarkan peran Bank Islam sebagai fiduciary dari dana yang tersedia untuk jasa sosial ketika jasa semacam itu diberikan melalui dana terpisah
a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana social
b. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardh.

ELEMEN-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Posisi Keuangan

a. Aktiva
Aktiva adalah sesuatu yang mampu menimbulkan arus kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan aktiva yang lain, yang haknya didapat oleh bank syariah sebagai hasil dari transaksi/peristiwa di masa lalu untuk bisa dicatat sebagai sebuah aktiva pada pernyataan posisi keuangan Bank Islam, aktiva itu harus memiliki karakter tambahan berikut:
1) Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat keandalan yang wajar
2) Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat diukur atau hak bagi pihak lain
3) Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan, menggunakan/mengelola aktiva itu

b. Kewajiban
Kewajiban adalah keharusan yang berjalan utnuk memindahlan aktiva, meneruskan penggunaannya/ menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi/peristiwa di masa lalu. Untuk bisa dicatat sebagai kewajiban pada pernyataan posisi keuangan Bank Syariah, kewajiban itu harus memiliki karakter tambahan berikut:

1) Bank Syariah harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban Bank Syariah tidak boleh saling bergantung dengan kewajiban pihak lain kepada bank.

2) Kewajiban Bank Syariah harus bisa dipenuhi malalui pemindahan satu atau lebih aktiva Bank Syariah kepada pihak lain, meneruskan kepada pihak lain akan menggunakan aktiva Bank Islam untuk suatu periode, atau menyediakan jasa pihak lain.

c. Porsi Pemegang Rekening Investasi tak terbatas

Rekening investasi tak terbatas merujuk kepada dana-dana yang diterima Bank Syariah dari individu-individu/lainnya dengan dasar bahwa Bank Syariah akan memiliki hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana-dana itu tanpa pembatasan. Bank Syariah dengan demikian juga berhak mencampurkan dana yang diinvestasikan itu dengan modalnya sendiri. Keuntungan atau kerugian suatu investasi usaha di bagi secara proporsional setelah Bank Islam menerima bagian keuntungan/kerugiannya sebagai mudharib

d. Saham Pemilik
Saham pemilik merujuk kepada jumlah yang tersisa pada tanggal pernyataan posisi keuangan dari aktiva Bank Syariah sesudah dikurangi kewajiban, porsi pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya, serta pendapatan yang dilarang, jika ada. Itu sebabnya saham pemilik terkadang dirujuk sebagai “the owner residual interest”.

2. Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan
Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aktiva/penurunan dalam kewajiban/gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.

b. Biaya
Biaya adalah penurunan kotor dalam aktiva/kenaikan dalam kewajiban/gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas termasuk pemberian jasa.

c. Keuntungan
Kenaikan bersih dari aktiva bersih sebagai akibat dari memegang aktiva yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung incidental yang sah dan yang tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tidak terbatas dan yang setara dengannya

d. Kerugian
Penurunan bersih dari aktiva bersih sebagai akibat dari memegang aktiva yang mengalami penurunan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat pemindahan saling tergantung incidental yang sah dan yang tidak saling tergantung kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tidak terbatas dan yang setara dengannya.

e. Keuntungan pada rekening investasi tidak terbatas dan yang setaranya menunjukan kondisi/posisi rekening investasi mudharabah mutlaqah.

f. Keuntungan bersih
Adalah gambaran keberadaan keuntunagn/kerugian bersih yang diperoleh Bank Syariah selama periode akuntansi.

3. Laporan perubahan dalam saham pemilik/laporan laba ditahan
a. Laporan perubahan dalam saham pemilik
b. Laporan laba ditahan

4. Laporan arus kas
a. Kas dan setara kas
b. Aliran kas dari transaksi
c. Aliran kas dari aktivitas investasi
d. Aliran kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan)

5. Laporan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya
a. Investasi terbatas
b. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekenig investasi terbatas dan ekuivalensinya
c. Keuntungan (kerugian) investasi sebelum bagian keuangan manajer investasi sebagai seorang mudharib,atau kompensasi sebagai wakil (agen) investasi
d. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas sebagai seorang mudharib/kompensasi sebagai manajer investasi.

spss 18.00 full version

2011-09-30T09:49:00.000+07:00

Setelah saya mencoba mencari software spss 18.00 yang gratis, tapi full version akhirnya saya bisamenemukannya dengan bantuan om google. Spss ini saya gunakan untuk membantusaya dalam menyelesaikan study sarjana saya berkat spss ini, karena mengejartarget untuk dapat menyelesaikan study saya dalam 3 tahun maka memaksa sayauntuk berpacu dan belajar sps secara otodidak dengan bantuan buku panduan.

Buku panduan untuk memakai spss 18 akan saya sharingselanjutnya setelah materi artikel ini karena masih dalam tahap pengeditan sayauntuk di upload ke blog meski panduan ini bukan saya yang buat tapi panduan inibegitu berarti bagi saya.

SPSS diakuisisi oleh IBM, dengan nama baru IBM SPSS, versiterbaru ini dinamakan PASW Statistics 18. Akuisisi IBM menunjukkan kepopulerandan kemapanan SPSS sebagai program statistik papan atas dunia.Kemajuan teknologi informasi, khususnyapengembangan software seperti SPSS, memang telah menyebabkan pengolahan datastatistik menjadi lebih cepat dan mudah,tanpa mengurangi ketepatan hasil outputnya.

Ukuran file ini ga begitu besar kok cuma 308,22 MB

Aplikasi Excel Buat Akuntansi

2011-09-30T09:34:00.002+07:00

bagi yang masih bingung dalam memakai software akuntansi seperti Jamparing, Myob, Accurate dan lain - lain. saya menyarankan kalian mencoba sedikit cara dalam membuat sistem pencatatan akuntansi yang lebih sederhana kalian bisa memanfaatkan fungsi - fungsi dalam microsoft excel dalam pencatatan akuntansi disini saya hanya ingin menawarkan excel yang telah saya dapat dari sebuah buku semoga bisa membantu tapi mungking untuk menjalankan anda harus sudah mengetahui saldo normal karena kesalahan dalam menjurnal transaksi akan membuat hasilnya tidak balance, tapi pada excel akuntansi yang saya tawarkan anda bisa melihat apa hasilnya balance atau tidak, serta setiap sheet dalam excel telah terintegrasi satu sama lain dari chart of account hingga neraca semua telah saya masukkan rumus anda tinggal menginput akun serta transasksi, tapi jika anda tidak ppunya dasar akuntansi mungking akan sulit menjalankan ini.

semoga aplikasi ini bisa membantu anda semua silahkan download aplikasinya disini

Peluang Kerja Akuntansi dan Sedikit Tips Belajar Mudah Akuntansi

2011-09-27T12:08:00.002+07:00

Akuntansi merupakan jurusan yang memiliki potensi peluang kerja yang sangat luas, mengapa demikian? karena kita tahu bahwa setiap perusahaan atau kantor mau yang kecil maupun besar membutuhkan akuntan untuk menangani masalah keuangannya. Saya pribadi seh memilih jurusan ini karena peluang gawenya begitu besar, gw bisa ngelamar di mana ja yang gw mau. Kita bisa kerja di Bank, di Rumah sakit, di Kantor Perpajakan, di Perusahaan2 tertentu, and others. Memang jurusan ini sangat susah (Pribadi saya), mengapa? karena untuk memahaminya membutuhkan logika, konsentrasi yang kuat dan akurat. Kalau logika dan konsentrasi kita kuat, sudah pasti kita memahaminya.

Kalian yang mengambil jurusan accounting, mau mengambil konsentrasi apa? kalau saya seh mau ngambil perpajakan, karena duitnya kenceng tuh...he7, tapi saya mampu nggak yah? semua orang pasti bisa asalkan kita mau niat untuk menjalankannya dan berusaha dan terus berusaha belajar dan belajar samapai titik maksimal. Saya mengharap doa pembaca blog saya ini agar saya bisa menjadi accounting yang profesional dan dinamis. Begitu pun dengan saya, saya juga akan mendoakan kalian supaya bisa menjadi akuntan yang profesional.

Sedikit tips belajar mudah memahami akuntansi dari saya, sebagai berikut:

Kalau sedang belajar/kuliah anda jangan melamun, apalagi ngelamunin yang ngeres2. Bisa2 konsentrasi Anda bisa buyar, dan materi yang diberikan guru/dosen tidak akan masuk sama sekali. Percaya deh! (kunci utamanya pada saat belajar/kuliah full konsentrasi).
Pada saat belajar/kuliah usahakan sebelumnya Anda tidak makan yang terlalu banyak, karena Anda akan mengantuk, akhirnya Anda tidur deh.......
Pada saat guru/dosen menerangkan usahakan memperhatikan dahulu sebelum menulis/mencatat, karena dengan Anda memperhatikan dan mendengarnya materi akan jauh lebih masuk.
Setelah tahap keempat Anda coba evalusi materi yang telah disampaikan oleh guru/dosen Anda, terus intensif yah....
Karena Akuntansi itu sulit dan membutuhkan konsentrasi dan logika yang tinggi, Anda harus sering latihan soal dirumah, diskusi antar teman, (coba anda kerjakan soal akuntansi pada buku Anda). Setiap hari rutin minimal 2 jam/hari.okey!
Sebaiknya dalam menyelesaikan tugas akuntansi alangkah baiknya jika anda mengaplikasikan soal akuntansi dengan pikiran penuh berandai-berandai contohnya begini misalkan soalnya coba anda jurnal transaksi di setor uang kas ke bank sebesar 1.500.000 jadi jika anda berpikir dengan beranda- andai uang yang kas di kas ada 1.500.000 tapi uang itu akan di setor ke bank berarti jumlah rekening di bank bertambah di donk sedangkan uang kas saya akan berkurang 1.500.000 jadi jurnalnya. debet= bank 1.500.000 dan kredit= kas 1.500.000

Saya juga mau berlatih terus dengan soal2 yang ada, supaya mendaptkan nilai "A" . Semoga tips dari saya ini berguna untuk Anda!.

Tujuan Manajemen Keuangan

2011-09-27T11:55:00.003+07:00

Agar lebih mudah memahami tujuan manajemen keuangan, perlu terlebih dahulu diingat kembali tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang barkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Fungsi utama seorang manajer keuangan yaitu meliputi: pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan kebijakan deviden.

Fungsi pertama menyangkut tentang keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi yang mana yang paling baik bagi perusahaan . Secara garis besar keputusan investasi dapat dikelompokan ke dalam investasi jangka pendek seperti misalnya investasi kas, persediaan, piutang, dan surat berharga maupun investasi jangka panjang dalam bentuk gudang, tanah, perlatan produksi, kendaraand dan aktiva tetap lainnya. Manajer keuangan bertanggung jawab menentukan perimbangan yang optimal setiap jenis asset perusahaan.

Kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Keputusan pembelanjaan ini menjawab berbagai pertanyaan penting seperti bagaimana pembelanjaan kegiatan perusahaan yang optimal?, bagaimana memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien?, apakah perusahaan harus memakai modal asing atau sendiri?, dll

Fungsi ketiga seorang manajer keuangan adalah kebijakan deviden. Hingga saat ini masih timbul pendapat bahwa fungsi ketiga ini merupakan bagian dari fungsi kedua. Memang pada prinsipnya kebijakan deviden ini menyangkut tentang keputusan apakah laba diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden kas dan pembelian saham kembali atau laba tersebut sebaiknya ditahan dalam bentuk laba dtahan guna pembelanjaan investasi dimasa mendatang.

Apa itu sistem informasi manajemen (SIM) ?

2011-09-27T11:53:00.000+07:00

Sebelum dijelaskan pengertian (SIM) Sistem Informasi Manajemen, akan dijelaskan dahulu apa itu informasi, yaitu salah satu jenis utama sumber daya yang disediakan bagi manajer. Informasi dapat dekelola seperti halnya sumber daya yang lain, dan perhatian pada topik ini bersumber dari dua pengaruh.

Bisnis telah menjadi semakin komples
Perkembangan komputer yang semakin maju dan canggih

Output informasi dari komputer digunakan oleh para manajer, non-manajer, serta orang-orang dan organisasi2 dalam lingkungan perusahaan. Manajer berada pada semua tingkat organisasional perusahaan, dan dalam semua area fungsional. Manajer melaksanakan berbagai fungsi dan peran, dan untuk berhasil, manjer perlu memerlukan keahlian dalam berkomunikasi dan pemecahan masalah. Manajer perlu mengerti komputer (computer literate), tetapi yang lebih penting, mereka perlu mengerti informasi (information literate).

Jadi pengetian sistem informasi manajemen itu sendiri adalah “suatu kumpulan elemen2 yang berupa prosedur2 yang menggunakan sumber daya untuk menyediakan suatu informasi kepada para manajer, dan pihak yang membutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan tertentu demi mencapai tujuan”.

Istilah-istilah penting akuntansi (bagian 2)

2011-09-27T11:46:00.001+07:00

- Metode aktiva dan kewajiban untuk alokasi pajak antarperiode (assest and liability method of interperiod tax allocation)
- Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences)
- Tarif pajak efektif (effective tax rate)
- Laba akuntansi atau laba keuangan (financial income)
- Alokasi pajak antarperiode (interperiod tex allocation)
- Rugi operasi bersih (net operating loss [NOL] carryback)
- Perbedaan permanen atau beda tetap (permanent differences)
- Laba kena pajak atau laba fiskal (taxable income)
- Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences)
- Perbedaan temporer (temporary differences)
- Penyisihan penilaian(valuation allowance)
- Akumulasi kewajiban imbalan (accumulated benefit obligation-ABO)
- Beban pensiun periodik bersih (net periodic pension expense)
- Biaya jasa (service cost)
- Biaya jasa lalu (prior service cost)
- Biaya pensiun dibayar dimuka/masih harus dibayar (prepaid/accured pension cost)
- Biaya pensiun yang ditangghkan (deferred pension cost)
- Dana pensiun (pension fund)
- Keuntungan atau kerugian pensiun (pension gain or loss)
- Keuntungan atau kerugian pensiun bersih yang belum diakui (unreconized net pension gain or loss)
- Kewajiban pensiun minimum (minimum pension liability)
- Kewajiban pensiun tambahan (additional pension liability)
- Imbalan pascapensiun selai pensiun (postretirement benefit other then pensions)
- Imbalan yang sudah menjadi hak (vested benefits)
- Nilai dana pensiun yang terkait pasar (market-ralated value of the pension fund)
- Nilai sekrang aktuarial (actuarial present value)
- Nialai wajar dana pensiun (fair value of the pension fund)
- Kurtailmen (penciutan) dalam program pensiun (curtailment of the a pension plan)
- Penyelesaian program pensiun (settlement of a pension plan)
- Periode jasa yang diharapkan (expected service period)
- Program pensiun (pension plan)
- Program pensiun dan kontribusi (iuran) pekerja (contributory pension plan)
- Program pensiun iuran pasti (difined contribution pension plans)
- Program pensiun imbalan pasti (difined benefit pension plans)
- Program pensiun pemberi kerja tunggal (single-employer pension plans)
- Program pensiun tanpa kontribusi (iuran) pekerja (noncontibutory pension plans)
- Proyeksi kewajiban imbalan (protected benefit obligation-PBO)
- Tanggal memenuhi syarat penuh (full eligibility date)
- Tingkat bungan penyelesaian (settlement interest rate)
- Tingkat pengembalian aktual dari dana pensiun (actual return on the pension fund)
- Tingkat pengembalian yang diharapkan dari dana pensiun (expected return ofn the pension fund)

Istilah-istilah penting akuntansi (bagian 1)

2011-09-27T11:45:00.001+07:00

Aktiva operasi tidak lancar (noncurrent operating assets)
Aktiva tak berwujud (intangible assets)
Biaya pengembangan software (software development cost)
Biaya yang di kapitalisasi (capitalized assets)
Goodwill
Goodwill negatif (negative goodwill)
Kelayakan teknologi (technological feasibility)
Kewajiban penghentian aktiva(asset retirement obligation)
Komponen(component)
Metode biaya penuh (full cost method)
Metode pembelian(purchase method)
Metode usaha yang berhasil (successful effors method)
Pembaruan (ranewals)
Pembelian secara paket (basket purchase)
Pemeliharan (maintenance)
Penambahan (additions)
Penelitian (reseach)
Penelitian dan pengembangan (reseach and development)
Penemuan (discovery)
Pengembangan (development)
Penggantian (replacement)
Perbaikan (repair)
Rasio perputaran aktiva tetap (fixed assets turnover ration)
Sewa guna usaha koperasi (operating lease)
Sewa guna usaha modal (capital lease)
Sumbangan (donation)
Aktiva sejenis (smilar asset)
Aktiva tidak sejenis (dissimilar assets)
Amortisasi (amortization)
Deplesi (depletion)
Kerugian (loss)
Kerugian yang diindikasikan (indicated loss)
Keuntungan (gain)
Keuntungan ditangguhkan (deferred gain)
Nilai buku (book value)
Nilai residu/sisa (residual/salvage value)
Penurunan nilai (impairment)
Penyusutan garis luruh (straight line depreciation)
Penyusutan yang dipercepat (accelerated depreciation)
Penyusutan (depreciation)
Penyusutan faktor pemakaian (use-factor depreciation)
Penyusutan faktor waktu (time-factor depreciation)
Penyusutan gabungan (composite depreciation)
Penyusutan jam sisa(service-hours depreciation)
Penyusutan jumlah angka tahun (sum-of-the years-digit depreciation)
Penyusutan jumlah unit produksi (productive-output-depreciation)
Penyusutan kelompok (group depreciation)
Penyusutan per uni (uni depreciation)
Penyusutan saldo menurun (declining balance depreciation)
Penyusutan saldo menurun ganda (double-declining-balance-depreciatoin)
Sumber daya alam (natrual resources)
Anak perusahaan (subsidiary company).
Kendali (control)
Laporan keuangan konsolidasi (consolidated financial statement)
Metode ekuitas (equity method)
Pengaruh signifikan (significant influence)
Induk perusahaan (parent company)
Efek ekuitas (equity securies)
Efek motede ekuitas (equity method method securities)
Efek hutang (debt securities)
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (held-to-maturity securities)
Opsi pembelian murah (bargain purchase option)
Opsi pembaharuan murah (bargain renewal option)
Sewa guna usaha modal (capital lease)
Sewa guna usaha pendanaan langsung (direct financing lease)
Biaya pelaksanaan (executory costs)
Nilai sisa atau nilai residu yang dijamin (guaranteed residual value)
Tingkat bunga implisit (implisit interest rate)
Tingkat bunga meningkat atau inkremental (incremental interest rate)
Biaya langsung awal (initial direct cost)
Sewa guna usaha (lease)
Masa sewa guna usaha (lease term)
Penggunaan aktiva sewa guna usaha (lease)
Pemilik aktiva sewa guna usaha (leasor)
Pembayaran minimum sewa guna usaha (minium lease payment)
Tidak dapat dibatalkan (noncancelable)
Sewa guna usaha penjualan (sales-type leases)
Nilai sisa atau nilai residu yang tidak dijamin (unguaranteed residual value)
Penjualan dan penyewaan kembali (sale-leaseback)
Metode aktiva dan kewajiban untuk alokasi pejak antarperiode (assets and liability method of interperiod tax allocation)
Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary differences)
Tarif pajak efektif (effective tax rate)
Laba akuntansi atau laba keuangan (financial income)
Alokasi pajak antarperiod (interperiod tax allocation)
Rugi operasi bersih (net operating loss [NOL] carryback)
Rugi operasi bersih (net operating loss [NOL] carryforward)
Perbedaan permanen atau beda tetap (permanent differences)
Laba kena pajak atau laba fiskal (taxable income)
Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences)
Perbedaan temporer (temporary differences)
Penyisihan penilaian (valuation allowance)

Kelompok-kelompok Dalam Neraca

2011-09-27T11:41:00.003+07:00

Seperti yang telah dijelaskan pada postingan sebelumnya, bahwa di dalam neraca tersaji jumlah asset baik asset lancar maupun tidak lancar, setelah itu hutang jangka panjang & pendek, dan tentunya ekuitas atau modal. Baiklah untuk mempermudah pemahaman kita semua akan dijelaskan secara singkat, padat dan jelas, berikut :

Aktiva Lancar

Aktiva lancar merupakan suatu komponen dalam neraca yang tidak lain berisi harta perusahaan yang dapat diharapkan bisa dikonversikan menjadi uang kas dalam kurun kurang dari satu tahun atau satu siklus bisnis perusahaan. Perkiraan yang dapat dikategorikan sebagai aktiva lancar adalah:

- Kas atau ekuivalen kas yaitu terdiri dari uang kas di brankas perusahaan, rekening koran, deposito, dan lainnya.

- Surat berharga yaitu termasuk di sini investasi perusahaan dalam bentuk surat berharga seperti saham yang dapat diperjualbelikan seketika, surat pengakuan hutang, obligasi, dan lain-lain yang dapat diperjualbelikan.

- Piutang yaitu dimana suatu perusahaan mempunyai hak untuk menagih utangnya kepada pihak lain yang berhutang, piutang ini dapat direalisasikan menjadi kas jika sudah ada pembayaran atau menjual piutang kepada orang lain.

- Persediaan yaitu biasanya merupakan harta lancar yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi kas lewat penjualan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku atau barang setengah jadi akan berubah menjadi kas lewat serangkaian produksi tambahan, yaitu barang jadi -> dijual -> Piutang/kas -> dibayar (jika piutang) -> Menjadi kas.

- Biaya dibayar dimuka maksudnya perkiraan ini diletakan sebagai aktiva lancar karena dianggap sebagai harta perusahaan yang diserahkan pada pihak lain dan dapat diambil seketika. Contohnya, perusahaan membayar sewa kantor untuk 3 tahun, pada saat neraca disusun sewa baru berjalan 5 bulan, maka biaya sewa 2,5 tahun adalah biaya dibayar dimuka.

- Aktiva lancar lainnya yaitu aktiva yang memiliki kriteria aktiva lancar namun jumlahnya sangat kecil.

Properti dan Perlengkapan

Maksud dari komponen atau kelompok aktiva ini adalah harta tetap perusahaan berupa mesin, rumah, kantor, gedung, alat-alat kantor. Untuk perlengkapan biasanya masuk kedalam aktiva lancar, karena biasanya perlengkapan masa usia gunanya kurang dari satu tahun. Untuk aktiva tetap sendiri usia gunanya adalah lebih dari satu tahun seperti mesin, gedung, tanah, dll. Dan perlu diingat bila aktiva tetap ini dimaksudkan untuk dijual kembali maka akan digolongkan kedalam kelompok aktiva lancar.

Aktiva tidak berwujud
Mendengar namanya saja sudah pasti aktiva ini tidak memiliki fisik alias tidak bisa dilihat, aktiva seperti ini memang ada seperti hak paten, hak royalti, atau hak lainnya.

Utang Lancar

Utang lancar adalah kelompok utang yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Dengan kata lain, bila perusahaan memiliki utang yang dicicil dalam jangka waktu 10 tahun maka cicilan yang akan jatuh tempo untuk tahun tersebut harus dikategorikan sebagai utang lancar.

- Utang jangka pendek -> Merupakan bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo.

- Utang dagang -> Berupa utang pembelian bahan baku, bahan pembantu atau utang lain dalam rangka proses produksi dan jasa.

- Biaya yang dicadangkan -> Merupakan manfaat yang sudah dinikmati perusahaan naum belum ditagih oleh pihak lain, akan tetapi ketika ditagih maka harus dibayar segera. Misalnya, pemakaian listrik dan telepon yang baru akan ditagih pada bulan yang akan datang. Pada tanggal neraca disusun perkiraan penggunaan tersebut harus dibukukan sebagai biaya yangn dicadangkan.

- Utang pajak -> ini merupakan utang pajak kepada pemerintah yang harus dilunasi selama tahun berjalan.

Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang adalah utang perusahaan yang jatuh tempo bukan pada tahun berjalan. Porsi yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan harus dipindahkan ke kelompok utang lancar.

Modal
Modal merupakan kelompok yang berisi klaim dari pemilik terhadap perusahaan. Biasanya pada urutan pertama sajikan saham pemilik. Berikutnya adalah agio saham (harga jual saham di atas harga nominal) atau additional paid in capital.

TEORI BEHAVIORISME DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

2011-09-27T11:38:00.001+07:00

BAB I
PENDAHULUAN

Manusia sebagai mahluk Allah SWT adalah mahluk yang amat berbahagia. Itu dikarenakan Allah SWT menganugerahkan segudang kelebihan yang tidak ada dalam dalam mahluk lainnya. Jika manusia mempunyai jenis kelamin, maka malaikat Jibril-misalnya, sang penyampai wahyu kepada Nabi tidak mempunyai jenis kelamin. Manusia dapat menciptakan tekhnologi yang baru dari waktu ke waktu, maka yang dapat dilakukan burung hanya bisa membuat sarang yang sama dari jaman nenek moyangnya hingga esok kiamat. Seekor serigala dapat bebas memakan binatang lain dalam rangka mengisi perutnya, berbeda manusia yang harus bekerja dan berusaha untuk memperoleh makanan, walaupun disisi lain ada yang sama sifatnya dengan serigala. Tuhan yang telah menciptakan kita adalah sangat Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena menciptakan manusia sebagai mahluk yang berbeda dengan mahluk lain yang telah diciptakan-Nya. Itulah nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam bagian diri mahluk yang bernama manusia tersebut. Itu dikarenakan pendidikan dapat membantu masyarakat mencapai dalam keadaan yang positif. Keadaan yang positif adalah dimana masyarakat dapat menjelaskan segala sesuatu dengan penjelasan-penjelasan yang ilmiah dan rasional. Selain itu juga pendidikan berfungsi menyadarkan keadaan dimana ia sekarang. Masyarakat modern kala ini dengan segala kebutuhan yang ada sangat membutuhkan pendidikan dalam rangka menciptakan tenaga yang terampil dalam bidangnya, dan pendidikan berperan penting didalamnya. Itulah pendidikan bagi manusia-mahluk Allah SWT, yang mempunyai perbedaan dengan mahluk Allah SWT lainnya.
Dalam elemen pendidikan, tersebutlah istilah-istilah antara lain peserta didik, pendidik, pendekatan pembelajaran, lembaga pendidikan, milleu, media pembelajaran, kurikulum dan masih banyak istilah pendidikan lainnya. Istilah tersebut diatas merupakan bagian penting dari pendidikan, tentunya dengan bagian dan cabangnya. Peserta didik adalah subjek utama dari pendidikan yang kelak akan membangun masyarakat kita. Dan pendidik serta lembaga pendidikan mempunyai kurikulum dan media pembelajaran dalam rangka mencapai peserta didik yang dapat membangun masyarakat sejahtera, dan sentosa serta diridhoi Allah SWT. Dengan nilai-nilai kemanusiaan itulah yang berperan penting dalam membangun masyarakat tersebut.
Telah dijelaskan diatas bahwasannya istilah pendidikan mempunyai banyak ragam dan macamnya. Dari banyak macam dan ragam tersebut, ada sebagian yang sangat menjunjung tinggi harkat kemanusiaan itu sendiri. Pada kali ini istilah yang bisa dikatakan berpengaruh dalam pembelajaran dan hasilnya demi terwujudnya masyarakat yang positif. Pendekatan pembelajaran Behaviorisme adalah salah satunya. Pada pembahasan makalah ini akan dikupas mengenai hal itu.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Teori Belajar Behavioristik
Teori belajar Behaviorisme ini adalah Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan menganggap bahwa manusia adalah mahluk pasif yang dikuasai oleh situasi. Dari teori ini yang paling ditekankan adalah mengenai respon dan stimulus. Jika dalam sebuah pembelajaran di kelas, maka seorang pendidik memberikan sebuah stimulus berupa nilai-nilai dari apa yang akan disampaikan. Setelah pendidik memberikan stimulus kepada peserta didik, maka yang akan terjadi adalah respon dari peserta didik tersebut. Dengan proses tersebut dapat terlihat hasil yang didapatkan melalui perilaku pada diri peserta didik yang tampak oleh pendidik.
Misalnya jika kita memberikan stimulus sebuah gambar yang berwarna merah itu wortel, tomat, dan cabe. Jika peserta didik pasif, maka yang terjadi hanya stimulus dan respon berjalan satu kali. Berbeda halnya dengan peserta didik yang aktif, stimulus tersebut diteruskan dengan mengajukan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan warna merah tersebut ataupun mengenai buah-buahan lainnya.
Maupun ciri-ciri yang ada dalam teori ini adalah :
1. Mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil
2. Bersifat mekanistis
3. Menekankan peranan lingkungan
4. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon
5. Menekankan pentingnya latihan.

B. Thorndike, tokoh pertama dari teori behavioristik
Salah satu tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Thorndike (1874 – 1949). Thorndike melakukan penelitian terhadap binatang berlaku pula pada manusia yang disebut trial and error. Dengan adanya interaksi dalam teori ini adalah stimulus dan respon maka disebut dengan connectionism.
Thorndike juga mengemukakan ada tiga prinsip atau hukum dalam belajar yaitu :
1. Law of readiness, belajar akan berhasil apabila individu tersebut mempunyai kesiapan untuk melakukan perbuatan tersebut.
2. Law of exercise, belajar akan berhasil jika pelajaran itu dilakukan secara berulang dengan latihan-latihan
3. Law of effect, belajar akan bersemangat jika hadiah atau hasil yang akan didapat itu mendapat keuntungan atau mempunyai daya manfaat bagi peserta didik.
Selain itu juga Thorndike memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan panca indera (sense of impression) dengan dorongan yang muncul untuk bertindak (impuls to action). Ini artinya, toeri behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behaviorist ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada diri anak, jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi. Siswa dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respons yang tepat dari berbagai respons yang mungin bisa dilakukan. Toeri ini menggambarkan bahwa tingkah laku siswa dikontrol oleh kemungkinan mendapat hadiah external atau reinforcement yang ada hubungannya antara respons tingkah laku dengan pengaruh hadiah.
Bagi guru yang setuju dengan teori behaviorisme ini mengasumsikan bahwa tingkah laku siswa pada hakikatnya merupakan suatu respons terhadap lingkungan yang lalu dan sekarang, dan semua tingkah laku yang dipelajari. Mencermati asumsi ini, apa sebenarnya tugas utama guru? Yakni, bagaimana guru mampu menciptakan lingkungan belajar (lingkungan kelas atau sekolah) pada diri siswa yang dapat memungkinkan terjadinya penguatan (reinforcement) bagi siswa. Lingkungan yang dimaksud di sini bisa berupa benda, orang atau situasi tertentu yang semuanya dapat berdampak pada munculnya tingkah laku anak yang dimaksud. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Mencermati paparan gambar di atas, dapat dipahami bahwa siswa yang memiliki perangai suka mengganggu (Jawa : usil) terhadap temannya pada setiap waktu (dan teman tersebut juga bersikap kooperatif mau menanggapi obrolan dia, sehingga lingkungan bersifat kondusif atau memberikan penguatan), maka kondisi semacam ini menjadikan siswa tersebut memiliki sikap untuk senantiasa berperilaku sebagai pengacau. Sebaliknya, pada contoh B, karena lingkungan tidak memberikan penguatan (reinforcement) terhadap sikap atau tingkah laku siswa (sehingga dia bersikap suka), kondisi semacam ini menjadikan siswa berperilaku sebagai seorang pendiam. Sedangkan pada contoh C, siswa yang berada dalam lingkungan berupa ketersediaan sumber belajar (berupa buku, majalah, komputer dan sejenisnya, sehingga hal ini memberikan penguatan pada diri siswa), maka hal ini menjadikan siswa paham, mengerti dan terampil dalam menggunakan sumber belajar terebut).
Dalam konteks ini bahwa ada 3 keadaan yang mungkin terjadi :
1. Jika suatu unit konduksi sudah siap untuk berkonduksi, maka konduksi dengan unit tersebut akan membawa kepuasan.
2. Jika suatu unit konduksi sudah siap untuk berkonduksi, tetapi tidak berkonduksi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan.
3. Jika suatu unit konduksi yang tidak siap berkonduksi dipaksakan untuk berkonduksi, maka konduksi itu akan menimbulkan ketidakpuasan.
Proses belajar pada diri siswa akan terjadi jika si anak berada dalam kondisi siap untuk belajar (berinteraksi dengan lingkungan). Di antara indikator anak dalam kondisi siap belajar adalah :
1. Anak dapat mengerti dan memahami orang lain (guru, teman, dan orang lain yang ada di sekolah). Dalam kondisi seperti ini, anak tidak akan merasa asing, atau tidak punya teman untuk meminta tolong, sebagaimana jika dia berada di rumah dekat dengan orang tuanya.
2. Anak berani mengutarakan apa yang ada dalam benak pikiran atau keinginannya (karena ada orang yang akan melindungi dan melayaninya, misalnya mau kencing ke belakang, tidak punya alat tulis, bukunya ketinggalan, dan sejenisnya)
3. Anak dapat memahami dan mampu melakukan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh gurunya.
Hukum latihan ini mengandung 2 macam hukum, yaitu 1) low of use, yaitu hubungan akan menjadi bertambah kuat jika ada latihan, dan 2) low of disuse, yaitu hubungan akan menjadi melemah atau terlupakan kalau latihan dihentikan. Hukum ini mengandung makna bahwa proses belajar pada diri anak (terampil jika diminta mempraktikkan, dapat menjelaskan ketika ditanya, karena si anak sering berlatih uji keterampilan atau senantiasa membaca), akan berhasil atau tidak berhasil sangat ditentukan oleh seberapa banyak dan efektif latihan yang diterima.
Semakin sering dan banyak siswa melakukan latihan, akhirnya dia akan terampil melakukannya. Semakin sering siswa membaca atau mengulangi materi yang dipelajari, maka anak akan menjadi semakin tahu dan paham. Sedangkan hukum hasil ini mengisyaratkan bahwa makin kuat dan atau makin lemahnya suatu hubungan sebagai akibat dari hasil respons yang dilakukan. Ini artinya hadiah yang diterima anak atau prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih, akan berakibat diulanginya atau dilanjutkannya respons atau perbuatan dimaksud. Sebabnya, adalah karena apa yang ia lakukan dipahami sehingga akan dapat membawa hadiah atau membawa keberhasilan.

C. Teori Behavioristik, bagian dari penjunjungan harkat manusia
Dari pengertian diatas bahwasannya teori behavioristik menekankan pada stimulus dan respon yang dibantu dengan indera yang dimilikinya. Bila seorang pendidik mempunyai perasaan yang dapat dikatakan bermoral terhadap proses pendidikan, maka kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan lancar dan memenuhi tujuan pendidikan itu sendiri. Namun dalam proses pendidikan di sekolah, yang menjadi faktor terpenting bukan hanya sekedar seorang guru melainkan seorang murid juga mempunyai peran yang sama dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
Sebagai contoh, seorang guru memberikan stimulus kepada murid untuk menulis arab dari huruf alif hingga ya, dan murid pun merespon dengan baik lalu mematuhinya. Jika seorang murid yang kreatif, maka akan bertanya huruf arab itu asalnya seperti apa dan dari mana maka seorang guru hendaknya memberikan pengarahan dengan jalan memberikan stimulus berkelanjutan dari stimulus pertama-menulis huruf hijaiyah, hingga proses yang dilalui sesuai dengan yang direncanakan.
Itulah proses pembelajaran yang diharapkan bisa diterapkan di Indonesia. Sehingga pendidikan dapat mengantarkan manusia untuk mengenal dan mengembangkan potensinya, bukankah pendidikan pula yang dapat mengangkat manusia menjadi insan yang bermartabat , beriman, peka terhadap permasalahan sosial dan menjunjung nilai-nilai moral.

BAB III
PENUTUP

Dalam pergaulan masyarakat dewasa ini pendidikan menjadi hal yang terpenting, entah itu untuk pembagiaan kerja maupun membentuk masyarakat yang positif. Namun untuk mencapainya kita harus mempunyai formulasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teori-teori yang ada dan dikontekskan dengan masa sekarang. Dan teori tersebut adalah teori belajar yang dikembangkan oleh Thorndike. Teori yang menekankan pada fungsi indera yang berada dalam diri manusia itu sendiri. Indera ini diberi stimulus lalu direspon oleh peserta didik.
Dalam hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, teori behavioristik ini menekankan pentingnya stimulus dan respon. Jika peserta didik mempunyai penalaran yang cukup, maka yang terjadi adalah stimulus berkelanjutan yang bisa dikatakan menjadi proses pendidikan sebenarnya. Dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan tersebut, seorang murid dapat dikatakan seorang manusia yang bukan hanya memiliki indera saja melainkan tetapi juga otak, akal, dan perasaan yang tentu saja dapat mengembangkan pendidikan. Sedang tujuan pendidikan adalah bagian dari tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

Sagala, Syaiful. 2009. Konsep dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Problematikan Belajar dan Mengajar. Bandung : Alfabeta
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Belajar_Behavioristik diakses pada 24 Desember 2010
http://www.ump.ac.id/jurnal/khazanah%20pendidikan/vol1mar2009.pdf diakses pada 20 Desember 2010
http://kismis.fileave.com/KISMIS3.pdf diakses pada 4 Desember 2010

perbedaan akuntansi perbankan dan akuntansi umum

2011-09-27T11:36:00.001+07:00

Perbedaan keuangan dengan akuntansi seringkali sulit dipahami—bahkan oleh orang keuangan itu sendiri. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan akuntansi (accounting), itu adalah kekeliruan. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan perbankan (banking), itu lebih salah salah lagi. Jika ada yang berpikir keuangan sama dengan investasi-saham-reksadana-asuransi-tabungan, itu malah lebih ngawur lagi. “Lalu yang benar?”
Akuntansi adalah akuntansi, perbankan adalah perbankan. Sedangkan investasi-saham-reksadana-asuransi-tabungan, hanya sebagian kecil saja dari bidang keuangan. Agar tidak melebar kemana-mana (dan akhirnya hanya akan membuat makin bingung), saya akan fokus di wilayah keuangan dan akuntansi saja.

Apa itu Keuangan?

Keuangan adalah ‘seni’ menggalang, mengelola dan menghasilkan uang. Jika berbicara tentang keuangan perusahaan, artinya menggalang, mengelola dan mencari uang untuk persahaan. Dan jika skupnya adalah pribadi, maka keuangan adalah menggalang, mengelola, dan menghasilkan uang untuk pribadi.
Sulit dibayangkan? Seperti sudah saya sebutkan di awal, banyak orang yang masih kesulitan dalam memahami hal ini—termasuk orang keuangan itu sendiri masih sering gagap. Bisa saya maklumi, banyak pemain di wilayah keuangan yang hanya fokus pada tugasnya masing-masing saja. Sehingga hanya orang-orang di level eksekutif yang tahu betul batasnya.
Untuk mempermudah pemahaman, definisi di awal tadi akan saya terjemahkan ke dalam ilustrasi kasus.
1. Menggalang Uang – Di dalam perusahaan, kegiatan keuangan dimulai dari menggalang uang untuk menjalankan perusahaan. Artinya mencari modal. Modal sumbernya bisa dari: pinjaman (disebut ‘debt) atau penerbitan saham yang kemudian di jual (disebut ‘equity’). Pegawai di bagian keuangan terlibat dalam aktivitas ini, antara lain: menganalisa dan memutuskan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan modal yang bersumber dari pinjaman, atau menerbitkan saham, atau campuran, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Aktivitas menggalang dana ini tidak hanya dilakukan pada saat perusahaan didirikan untuk pertamakalinya, melainkan juga pada saat perusahaan sudah beroperasi—pada saat perusahaan membutuhkan tambahan modal.
2. Mengelola Uang – Aktivitas berikutnya adalah mengelola uang. Mengelola uang dalam hal ini artinya: mengalokasikan uang yang telah terkumpul ke dalam opersional perusahaan—berapa yang dialokasikan untuk membeli aset (tempat usaha, gedung, mesin, instalasi, dll), berapa yang dialokasikan untuk modal kerja—disebut dengan ‘working capital’ (di simpan dalam kas, dibelanjakan barang persediaan bahan baku maupun barang jadi, digunakan untuk membayar tenaga kerja, untuk packing, ekspedisi, dll), berapa yang digunakan untuk biaya administrasi dan pemeliharaan perusahan, dan berapa yang diinvetasikan ke perusahaan lain.
3. Menghasilkan Uang – Setiap badan usaha didirikan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Itu artinya uang yang telah digalang dan dialokasikan ke dalam berbagai jenis aset dan aktivitas operasional, diharapkan akan kembali (return) dalam jumlah yang lebih besar (laba). Pegawai bagian keuangan bertugas untuk memastikan dana yang telah dialokasikan kembali dalam jumlah yang lebih besar, entah dengan menjual produk atau menjual jasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat menghasilkan uang kembali.
Selanjutnya uang yang telah kembali sebagian mungkin dikembalikan ke pemilik aslinya (bayar pinjaman plus bunga dan bagi dividen ke pemegang saham), dan sebagian lagi mungkin diinvetasikan (atau bahasa lumrahnya ‘diputar’) kembali ke dalam operasional perusahaan. Bagian keuangan bertugas untuk menganalisa dan memutuskan porsi yang paling bagus untuk dilakukan. Sehingga, akvitas pengalokasian dimulai lagi, lalu menghasilkan uang lagi, terus bersiklus dari waktu-ke-waktu.
Masing-masing dari ketiga aktivitas keuangan ini terdiri dari 3 fase aktivitas, yaitu:

Mengavaluasi (assessing) – Termasuk dalam aktivitas ini adalah menginventarisasi dan melakukan analisa-analisa, untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan saat ini—baik faktor yang ada di dalam persahaan itu sendiri (internal factors) maupun faktor yang ada diluar perusahaan akan tetapi berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan (external factors).
Merencanakan (Planning) – Data hasil evaluasi (assessment) dipergunakan untuk membuat perencanaan, termasuk penjadwalan.
Melaksanakan (Executing/Acting) – Selanjutnya rencana yang telah dibuat dilaksanakan atau dieksekusi.

Dari apa yang telah dialksanakan selanjutnya di evaluasi lagi, direncanakan lagi sesuai hasil evaluasi, dijalankan lagi, demikian bersiklus terus dari waktu-ke-waktu, untuk masing-masing tahapan penggalangan, pengaloaksian dan penghasilan uang.
Dari penjelasana di atas, jelas tergambar bahwa nyaris setiap orang di dalam perusahaan, sesungguhnya terlibat hal-hal yang terkait dengan keuangan—langsung maupun tak langsung. Terlibat yang saya maksudkan di sini adalah: melakukan aktivitas yang berimplikasi atau berkontribusi terhadap masalah keuangan. Mulai dari office boy, satpam hingga level eksekutif.
Hanya saja, ada petugas khusus yang menjadi pemain utama di bagian keuangan yang fungsinya adalah memastikan semua elemen dalam perusahaan melakukan aktivitas yang mengarah ke pencapian tujuan perusahaan, yaitu: keuntungan/laba.
“Lalu, apa itu akuntansi?” mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke saya bahas sedikit mengenai akuntansi.

Apa itu Akuntansi dan Apa Hubungannya Dengan Keuangan?

Untuk mempersingkat saya akan langsung jelaskan apa itu akuntansi sekaligus kaitannya dengan keuangan. Pada dasarnya, akuntansi adalah mengelompokan (classifying), mengukur (measuring), merekam atau mencatat—dalam bahasa tehnis akuntansi disebut melakukan ‘pengakuan (recognizing)’, dan melaporkan (reporting), semua aktivitas keuangan di dalam perusahaan dari awal hingga akhir.
Saya coba ilustrasikan dalam kasus sederhana:
1. Saat Penggalangan Uang (pengumpulan modal) – Pada saat proses penggalangan uang untuk keperluan modal terjadi, pastinya dituangkan ke dalam dokumen-dokumen, entah itu berupa akad kredit atau pencetakan lembar saham. Nah pegawai di bagian akuntansi memilah-milah dokumen tersebut lalu melakukan penghitungan (measuring) berapa dana yang tersumber dari pinjaman (debt) dan berapa yang berasal dari penerbitan-dan-penjualan saham (equity). Selanjutnya melakukan pengakuan (recognizing) yang diwujudkan dengan aktivitas pencatatan ke dalam sistem keuangan (software akuntansi atau MRP) perusahaan. Dan, sekatu-waktu semua aktivitas di fase ini disajikann dalam bentuk laporan.
2. Saat Uang Dialokasikan dan Dipergunakan – Perusahaan beroperasi mempergunakan uang sesuai dengan alokasi anggaran (budget) yang telah dibuat. Proses pengalokasian dilakukan dengan mengeluarkan uang yang ada untuk berbagai keperluan: untuk pembelian aset, modal kerja, administrasi umum dan pemeliharaan. Uang yang keluar tersebut didokumentasikan, lalu dipiliah-pilah, dihitung, dicatat dan dilaporkan oleh bagian akuntansi. Demikian juga aset yang datang lalu dipergunakan juga didokumentasikan, diklasifikasikan, dihitung, dicatat dan dilaporkan.
3. Saat Menghasilkan Uang – Menghasilkan uang dalam hal ini tentunya bukan berarti mencetak uang. Melainkan mulai dari proses produksi (untuk manufaktur) atau aktivitas pembuatan jasa untuk kemudian dijual kepada konsumen dan pelanggan, hingga terbayar—uang dihasilkan. Semua proses ini juga didokumentasikan, lalu diukur, dicatat dan dilaporkan oleh bagian akuntansi.
Semua proses yang dijalankan oleh bagian akuntansi inipun bersiklus, mengikuti siklus keuangan perusahaan.
Tidak seperti aktivitas di keuangan yang tidak menggunakan standar tertentu, di bagian akuntansi semua aktivitas dilakukan berdasarkan standar akuntansi tertentu—sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Misalnya, para akuntan di Indonesia menggunakan PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia IAI) dan disyahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Untuk tingkat global, para akuntan menggunakan standar keuangan global, International Accounting Standard (IAS), yang teknis pelaporannya saat ini menggunakan apa yang disebut dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) buatan International Accounting Standard Board (IASB) yang berbasis di London (Inggris).
Penggunaan standar menjadi sangat krusial di wilayah akuntansi, tiada lain karena adanya banyak pihak yang berkepentingan. Bukan hanya untuk internal manajemen perusahaan itu sendiri, tetapi juga untuk pihak-pihak di luar perusahaan (pemerintah, kreditur dan investor termasuk pemegang saham).
Sehingga secara keseluruhan, dibandingkan dengan bagian keuangan, jelas bagian akuntansi sifatnya lebih teknis. Itu sebabnya menjadi lebih kompleks dan rumit.
Batas antara keuangan dan akuntansi akan semakin jelas terlihat saat nanti (di tulisan lain) saya membahas mengenai: siapa saja pemain yang ada di keuangan dan akuntansi dan apa saja pernanannya? Siapa pemain utama (eksekutifnya)? Siapa di level manajerialnya? Silahkan nantikan dan ikuti tulisan-tulisan berikutnya di JAK

Akuntansi adalah

2011-09-27T11:33:00.002+07:00

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologidi era globalisasi mengakibatkan terjadinya perluasan pada semua kegiatanbidang usaha. Perluasan kegiatan usaha mengakibatkan pencatatan dan standarakuntansi semakin berkembang.

Perkembangan tersebut mempengaruhipengertian akuntansi itu sendiri. Oleh karenanya, pengertian akuntansibergantung dari sudut mana kita melihatnya.

Dipandang dari sudut fungsinya

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yangmenyediakan informasi yang penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan.Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut dapatmembuat pertimbangan-pertimbangan agar dapat mengambil keputusan yan tepat.

Dipandang dari sudut kegiatannya

Akuntansi merupakan suatu proses pencatatanyang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran dan penyampaian informasiekonomi.

Pengertian akuntansi berdasarkan kedua sudutpandang tersebut ternyata hampir sama denganm definisi akuntansi menurutAmerican Accounting Association yang diterjemahkan sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses identifikasi,pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatankeputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut.”

Pengertian akuntansi bila dipandang darisudut kegiatannya adalah meliputi proses pencatatan, penggolongan,pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadidalam suatu periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, transaksikeuangan yang terjadi selama satu periode diproses dalam beberapa tahapkegiatan yang merupakan suatu siklus.

Siklus yang terjadi dalam penyajian laporankeuangan dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi tersebut mencakupkegiatan-kegiatan berikut:

Pengidentifikasian
Pencatatan
Penggolongan
Pengikhtisaran
Penyusunan Laporan

Mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2011-09-27T11:29:00.001+07:00

Saat ini sudah masuk di bulan september 2011. Sebentar lagi bulan desember akan di adaakan tutup buku tahunan dan pada bulan Maret 2012. Salah satu kesibukkan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) adalah mempersiapkan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2011 bagi kita yang sudah mempunyai NPWP, tentu saja NPWP orang pribadi. Batas waktu penyampaian SPT PPh OP tahun 2011 adalah tanggal 31 Maret 2011. Pada tanggal tersebut, SPT sudah harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat WP terdaftar.

Bagaimaana cara mengisi SPT Tahunan PPh OP? Menurut Kantor Pelayanan Pajak, pengisian SPT tersebut sebenarnya cukup mudah. Tapi apakah betul mudah. Sudah beberapa kali, saya mendapatkan pertanyaan tentang bagaiamana cara mengisi SPT dan SPT mana yang harus saya pakai. Bahkan dulu pernah diberikan kesempatan untuk membagi ilmu tata cara pengisian SPT Tahunan untuk karyawan dan dosen di sebuah perguruan tinggi, tapi kebanyakan mereka beranggapan mengisi SPT itu sulit. Banyak juga tetangga yang menanyakan yang mana yang harus diisi, karena ternyata mereka mendapatkan beberapa jenis formulir SPT.

Melalui tulisan ini saya ingin membagi “ilmu” tentang pengisian SPT Tahunan.

SPT Tahunan PPh OP ada 3 jenis yaitu Bentuk Formulir 1770SS, Bentuk Formulir 1770S dan Bentuk Formulir 1770. Setiap WP OP harus mengisi salah satu dari ketiga bentuk SPT tersebut . Kemudian sebagai WP OP kita harus mengisi formulir yang mana?

Bentuk Formulir 1770 diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
dari satu atau lebih pemberi kerja
penghasilan lain

Bentuk Formulir 1770S diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan

dari satu atau lebih pemberi kerja;
dari dalam negeri lainnya; dan/atau
yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,

Bentuk Formulir 1770 SS adalah bagi Wajib Pajak:

yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun dan
tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Mungkin lebih mudahnya adalah sebagai mana saya buat bagan berikut ini:

Cukup mudah bukan menentukan jenis formulir mana yang akan kita pakai dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh OP.

Nah kalau tip-nya supaya mudah dalam pengisisannya adalah sebagai berikut :

Untuk SPT Formulir 1770 SS :

Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2
Mulailah mengisi SPT Tahunan sesuai data Anda.
Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari (buat kertas kerja tersendiri).

Untuk SPT Formulir 1770 S :

Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2), bila Anda seorang pegawai.
Siapkan bukti pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain berkaitan dengan penghasilan yang pernah Anda diterima seperti Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan Hadiah Undian, dll. apabila ada.
Siapkan bukti pembayaran pajak yang dibayar sendiri (Surat Setoran Pajak atau Tanda Bukti Fiskal Luar Negeri), apabila ada.
Siapkan bukti pembayaran zakat atas penghasilan kepada badan/lembaga amil zakat yang resmi/disahkan pemerintah, apabila ada.
Buatlah rekapitulasi penghasilan selama setahun, baik yang sudah dipotong pajaknya oleh pihak lain atau yang belum.
Mulailah mengisi SPT Tahunan setelah data umumnya terisi.
Pengisian dimulai dari lampiran 1770S-I yang menyajikan penghasilan neto dari pekerjaan dan sumber penghasilan lainnya. Pergunakan data bukti pemotongan dari pihak lain untuk mengisinya.
Isikan juga apabila Anda memiliki penghasilan yang belum dilakukan pemotongan oleh pihak lain.
Ikuti petunjuk dalam formulir SPT yang bersangkutan (dalam setiap lembar bagian bawah terdapat petunjuk yang sangat jelas)
Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Untuk SPT Formulir 1770 :

Siapkan/buat catatan penghasilan bruto atau peredaran usaha setiap hari selama setahun, bila Anda diperkenankan menggunakan PENCATATAN.
Temukan tarif prosentase norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis usaha Anda, misal: usaha salon di Yogyakarta ditetapkan tarifnya 28%, hal ini berarti penghasilan neto (laba bersih) usaha salon di Yogyakarta adalah 28% dari peredaran usaha.
Bila menggunakan PEMBUKUAN, siapkan laporan keuangan (Neraca dan Lap. Rugilaba).
Buat perbandingan laporan keuangan dengan tahun yang lalu. Analisis untuk peningkatan/pengurangan yang mencolok.
Buat kertas kerja terlebih dahulu untuk menyesuaikan laporan keuangan versi akuntansi dengan ketentuan perpajakan.
Siapkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja (form. 1721-A1 atau 1721-A2), bila Anda kebetulan juga seorang pegawai.
Siapkan bukti pemotongan pajak yang dilakukan pihak lain berkaitan dengan penghasilan yang pernah Anda diterima seperti Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, Bukti Pemotongan Hadiah Undian, dll., apabila ada.
Siapkan bukti pembayaran pajak yang dibayar sendiri (Surat Setoran Pajak atau Tanda Bukti Fiskal Luar Negeri), apabila ada.
Siapkan bukti pembayaran zakat atas penghasilan kepada badan/lembaga amil zakat yang resmi/disahkan pemerintah, apabila ada.
Buatlah rekapitulasi penghasilan selama setahun, baik yang sudah dipotong pajaknya oleh pihak lain atau yang belum.
Buat juga biaya-biaya yang berkenaan dengan perolehan penghasilan tersebut.
Mulailah mengisi SPT Tahunan setelah data umumnya terisi.
Pengisian dimulai dari lampiran 1770-I yang menyajikan penghitungan penghasilan neto. Isikan data laporan rugilaba pada lampiran 1770-I halaman 1 bila Anda menggunakan PEMBUKUAN. Bila tidak, Anda dapat melanjutkan pada halaman 2.
Pergunakan data bukti pemotongan dari pihak lain untuk mengisi penghasilan yang diperoleh dari luar usaha/pekerjaan bebas.
Isikan juga apabila Anda memiliki penghasilan yang belum dilakukan pemotongan oleh pihak lain.
Ikuti petunjuk dalam formulir SPT yang bersangkutan (dalam setiap lembar bagian bawah terdapat petunjuk yang sangat jelas sumber angka dan ditujukan kemana)
Sajikan harta dan kewajiban sesuai kenyataan yang ada untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Adapun teknis pengisiannya, tinggal ikuti saja petunjuk pengsisiannya. Anda bisa sekalian minta buku petunjuk pengisian SPT Tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Saya yakin kalau kita ikuti buku petunujuknya tersebut kita akan dengan mudah bisa mengisikannya.

PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK LEASING

2011-09-27T11:25:00.003+07:00

PERLAKUKAN AKUNTANSI OLEH PENYEWASesuai dengan PSAK Nomor 30 (Revisi 2007), kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setelah diidentifikasi barulah dilakukan pencatatan. Berikut ini akan dijelaskan cara memperlakukan transaksi yang terjadi menurut PSAK Nomor 30 (Revisi 2007). Perlakuan akuntansi menurut PSAK Nomor 30 (Revisi 2007) berbeda untuk setiap jenis transaksi sewa.

1. Sewa Pembiayaan (capital lease)Pada awal masa sewa, lessee mengakui sewa sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, apabila nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ini dilakukan pada awal kontrak. Tingkat diskonto yang digunakan untuk perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah suku bunga implisit dalam sewa, apanila dapat ditentukan. Namun apabila tidak dapat ditentukan, maka digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremenetal lessee. Biaya langsung awal sewa ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.
Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.
Capital lease akan menimbuulkan beban penyusutan untuk aset yang dapat disusutkan dan beban keuangan dalam setiap periode akuntansi. Kebijakan penyusutan harus konsisten dengan aset yang dimilki sendiri dan perhitungan penyusutan harus berdasarkan PSAK. Jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan harus disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antar periode masa sewa dan umur manfaatnya.
Penyajian dan pengungkapan yang berkaiutan dengan capital lease harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset pada tanggal neraca;
rekonsiliasi antaar total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dengan nilai kininya. Lesee juga harus mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dan nilai kininya untuk setiap periode sampai dengan satu tahun, lebih dari satu tahun sampai lima tahun, dan lebih dari lima tahun;
rental kontijen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut;
total perkiraan penerimaan pembayaran minimum sewa-lanjut di masa depan dari sewa lanjut yang tidak dapat dibatalkan pada tanggal neraca;
penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tapi tidak terbatas pada hal berikut :
- dasar penentuan uang rental kontijen;
- ada tidaknya klausul-klausul opsi perpanjangan/pembelian dan ekskalasi beserta syarat-syaratnya; dan
- pembatasan dalam perjanjian, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang dan sewa-lanjut;

2. Sewa Operasi (Operating Lease)Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.
Penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan operating lease harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

total pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode sampai dengan satu tahun, lebih dari satu tahun sampai lima tahun, dan lebih dari lima tahun;
total pembayaran sewa-lanjut minimum masa depan, yang dihitung pada tanggal neraca, yang diperkirakan akan diterima dalam kontrak sewa-lanjut yang tidak dapat dibatalkan;
pembayaran sewa dan sewa-lanjut yang diakui sebagai beban periode berjalan dengan pengungkapan terpisah untuk masing-masing jumlah pembayaran minimum sewa, rental kontijen, dan pembayaran sewa-lanjut;
penjelasan umum isi perjanjian sewa yang material, yang meliputi, tapi tidak terbatas pada hal berikut :
- dasar penentuan uang rental kontijen;
- eksistensi & persyaratan utk memperbarui perjanjian atau opsi pembelian dan klausul ekskalasi; dan
- pembatasan dalam perjanjian, misalnya yang terkait dengan dividen, tambahan utang dan sewa lanjutan;

PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN SEWA
1. Sewa Pembiayaan (Capital Lease)
Lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembeiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto tersebut. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor dalam sewa pembiayaan.
Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (atau dalam suatu kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual), maka aset tersebut diperlakukan sebagai berikut:

disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya terutama dapat dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada penggunaan lebih lanjut;
diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatatnya dan nilai wajar setelah dikurangi beban penjualan aset tersebut; dan
diungkapkan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan evaluasi dampak keuangan adanya perubahan penggunaan aset;

Lessor pabrikan atau dealer mengakui laba atau rugi atas penjualan pada suatu periode sesuai kebijakan entitas atas penjualan biasa. Jika tingkat bunga ditentukan secara artifisial terlalu rendah, laba penjualan dibatasi sebesar laba apabila menggunakan tingkat bunga pasar. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lessor pabrikan atau dealer sehubungan dengan negosiasi dan pengaturan sewa diakui sebagai beban ketika laba penjualan diakui.
Hal-hal yang diungkapkan dalam sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

rekonsiliasi antara investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca. Selain itu lessor mengungkapkan investasi sewa bruto dan nilai kini piutang pembayaran sewa minimum pada tanggal neraca untuk setiap periode sampai dengan satu tahun, lebih dari satu tahun sampai lima tahun, dan lebih dari lima tahun;
penghasilan pembiayaan tangguhan;
nilai residu yang tidak dijamin yang diakru sebagai laba lessor;
akumulasi penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran sewa minimum;
rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan; dan
penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor yang material;

2. Sewa Operasi (Operating Lease)Dalam sewa oparsi, lessor menyajikan aset di neraca sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat penggunaan aset sewaan menurun.
Biaya langsung awal yang dikeluarkan dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.
Penyusutan aset sewaan harus dilakukan secara konsisten dengan kebijakan penyusutan normal aset sejenis, dan penyusutan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK.
Hal-hal yang terkait dengan sewa operasi yang harus diungkapkan oleh lessor adalah sebagai berikut :

jumlah agregat pembayaran sewa minimum di masa depan dalam sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan untuk setiap periode sampai dengan satu tahun, lebih dari satu tahun sampai lima tahun, dan lebih dari lima tahun;
total rental kontijen yang diakui sebagai penghasilan dalam periode berjalan; dan
penjelasan umum isi perjanjian sewa lessor;

Akuntansi Minyak dan Gas

2011-09-27T11:22:00.003+07:00

Akuntansi minyak dan gas (oil and gas accounting) merupakan bagian dari akuntansi yang mempunyai perbedaan dengan akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Meskipun perusahaan minyak dan gas merupakan bagian dari perusahaan manufaktur juga, namun dikarenakan sulitnya memperoleh tambang minyak, maka akuntansinya menjadi berbeda. Eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berhasil dan dapat gagal. Sifat inilah yang menyebabkan Akuntansi minyak dan gas dibagi dalam dua metode , yaitu Full Cost method dan Successfull effort.
Penjelasan singkat Metode akuntansi dalam Akuntansi Minyak dan gas:
1. Metode Full Cost, merupakan metode dimana semua biaya eksplorasi baik eksplorasi berhasil maupun eksplorasi yang gagal menghasilkan cadangan minyak akan diakumulasi sebagai kekayaan minyak dan akan dideplesi sesuai dengan jumlah yang diproduksi
2. Metode Successfull effort, merupakan metode dimana biaya eksplorasi yang berhasil memperoleh cadangan minyak saja yang akan dikelompokkan dalam kekayaan minyak, sedangkan biaya ekplorasi yang tidak menghasilkan cadangan minyak atau gagal tidak akan dimasukkan dalam kekayaan minyak. Biaya eksplorasi yang gagal menghasilkan cadangan minyak ini akan diakumulasi sebagai biaya periode.

Sekilas Akuntansi Leasing

2011-09-27T11:20:00.003+07:00

Perlakuan akuntansi untuk lease operasi (Operating Lease) tidak menimbulkan kesulitan untuk pencatatannya dan secara relatif cukup sederhana. Pembayaran sewa harus dibukukan sebagai beban dalam perhitungan rugi-laba segera setelah pembayaran dilakukan atau setelah timbul kewajiban untuk membayar.

Apabila pembayaran sewa dilakukan dengan jumlah yang berbeda- beda setiap periodenya pembebanannya sebagai lease (lease expense) ke setiap periode harus tetap dilakukan berdasarkan metode garis lurus yaitu membebankan jumlah sewa yang sama besar setiap periode, kecuali bila dasar sistematis dan rasional lain merupakan cara yang timbul dari aktiva leasing. Dalam hal seperti ini kita perlu menciptakan aktiva yang dibayar di muka atau utang tergantung pada struktur jadwal pembayaran. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam operating Lease tidak terdapat pengakuan aktiva yang dilease pada neraca lease, karena makna ekonomis transaksi leasing hanya semata-mata sebagai suatu sewa.

Sebagai contoh pencatatan Operating Lease oleh Lessee misalnya PT. Mutiara pada tanggal 1 Januari 1988 menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahunan sebesar Rp 4.000.000,- sewa ini memenuhi kriteria sebagai Operating Lease. Jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran setiap tahunnya adalah sebagai barikut:

Biaya Sewa Rp 4.000.000,-
Kas Rp 4.000.000,-

Apabila transaksi leasing merupakan Capital lease maka lessee harus mencantumkan aktiva lease pada sisi aktiva dan hutang Lease pada sisi pasiva. Besarnya aktiva dan hutang yang mencantumkan adalah mana yang lebih rendah antara harga pasar aktiva atau nilai tunai pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa yang dihitung pada awal jangka waktu sewa (tidak termasuk Executory cost seperti pajuk, asuransi dan biaya pemeliharaan). Harga pasar aktiva adalah harga pasar pada awal masa lease, sedangkan tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease adalah angka yang lebih rendah antara incremental borrowing rate dengan implicit interest rate. IncrementaI borrowing rate adalah tingkat bunga yang harus ditanggung lessee seandainya ia mau menambah hutangnya untuk membeli aktiva yang bersangkutan, sedangkan implicit rate adalah tingkat keuntungan yang diperoleh lessor dengan memberi jasa leasing tersebut.

Metode Depresiasi terhadap Aktiva lease harus dilakukan sesuai dengan metode depresiasi yang dipilih perusahaan untuk mendespresiasi aktiva sejenis, sebagai periode depresiasi dapat digunakan taksiran umur ekonomis atau masa lease, tergantung kriteria mana yang terpenuhi shingga transaksi lease harus dikapitalisasi. Jika yang terpenuhi adalah kriteria a atau b, maka periode depresiasi adalah umur ekonomis aktiva. Jika yang memenuhi adalah kriteria c atau d, maka periode depresiasi adalah jangka waktu lease (masa lease). Selama masa lease hutang lease dikurangi dengan metode bunga dan sebagai pengembalian pokok pengalaman.

Untuk memberi gambaran mengenai perlakuan akuntansi terhadap carital lease berikut ini disajikan sebuah kasus, dimana sebuah perusahaan kontraktor PT. Berlian, mendapat alat berat dengan mamperoleh pembiayaan dari sebuah perusahaan leasing. Berikut adalah ringkasan kontrak leasing
tersebut.

Peralatan yang dibiayai adalah 5 unit buldozer dengan harga jual dari PT. DD, termasuk ongkos angkutnya, sebesar Rp 418.312.750,- umur ekonomis peralatan ditaksir selama 5 tahun. Tetapi jika hanya digunakan 3 tahun ditaksir peralatan tersebut akan laku dijual sebesar 40 % dari harga beli. Oleh PT. KK peralatan semacam ini biasa didepresiasi dengan metode declining balance dengan tarif 25 % per tahun.
Total lessor's cost adalah sebesar Rp 418.312.750,- yaitu total sama yang disediakan oleh lessor. Bila lessee mencari dana sejumlah itu dengan kredit bank, maka ia harus menanggung bunga sebesar 1,7 % per bulan. (tingkat bunga ini disebut incremental borrowing rate).
Masa lease adalah 36 bulan, yaitu sejak tanggal 30 Maret 1987 sampai 30 Maret 1990.
Pembayaran lease adalah sebesar Rp 14.487.000,- per bulan, yang harus dibayar lessee mulai tanggal 30 Maret 1987 (pada awal masa lease).
Pada awal masa lease, lessee harus menyetor security deposit sebesar 10 % dari total lessor's cost atau sebesar Rp 41.831.000 Security deposit tersebut berada di tangan lessor selama masa lease sebagai jaminan atas semua kewajiban lessee.
Semua kebutuhan peralatan yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan harus dipenuhi oleh lessee. Lessee harus memelihara dan memperbaiki perlatan yang bersangkutan dengan menaggung biayanya sendiri. Lessee menanggung semua resiko atas kerugian atau kerusakan
yang timbul pada peralatan.
Selama masa lease, lessee harus mengasuransikan peralatan tersebut dan menanggung semua biayanya
Lessee setuju bahwa untuk kepentingan pajak, lessor berhak mendepresiasi peralatan tersebut.
Setelah masa lease berakhir, lessee berhak membeli peralatan tersebut seharga Rp 41.831.000,- (sama dengan bessarnya security deposit). Jadi bila selama masa lease, security deposit tidak terpakai untuk melunasi tunggakan pembayaran lease, maka pada akhir masa lease, lease darat membeli peralatan tersebut dengan security deposit yang telah
dibayarnya.

Perlakuan Akuntansi

Transaksi di atas adalah transaksi yang disebut direct lease, karena lessor membiayai langsung pembelian aktiva tetap yang dilakukan oleh lessee. Untuk menentukan perlakuan akuntansinya, pertama-tama kontrak tersebut harus diteliti untuk melihat apakah ada kriteria kapitalisasi yang terpenuhi:

a. Kriteria I
Dalam kontrak tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa hak atas peralatan yang dilease berpindah ke tangan lessee pada akhir masa lease. Dengan demikian kriteria I tidak terpenuhi.

b. Kriteria II
Dalam kontrak disebutkan bahwa pada akhir masa lease, lessee berhak membeli peralatan tersebut, dengan harga Rp 41.831.000 sedangkan pada saat itu ditaksir harganya adalah sebesar

Rp. 167.325.100,- (25 % dari harga beli). Berarti lessee berhak membeli peralatan yang bersangkutan dengan harga yang sangat murah, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa lessee tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena harga belinya adalah tepat sebesar security deposit yang telah dibayarnya. Dengan demikian kriteria II terpenuhi.

c. Kriteria III
Taksiran umur ekonomis aktiva yang bersangkutan adalah 5 tahun, sedangkan masa lease 3 tahun. Jadi masa lease adalah 60 % dari umur ekonomis aktiva (kurang dari 70 %), sehingga kriteria III tidak terpenuhi.

d. Kriteria IV
Untuk menguji kriteria IV ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

Menghitung lessor's implicit interest rate;
Membandingkannya dengan lessee's incremental borrowing rate. Yang lebih rendah digunakan untuk mendiskontokan semua pengeluaran yang dilakukan lessee selama masa lease.
Nilai sekarang dari pengeluaran lessee tersebut kemudian dibandingkan dengan harga pasar aktiva (harga jual dari dealer) .

Implicit interest rate adalah tingkat keuntungan lessor, atau tingkat bunga yang menyamakan r1ilai sekarang dari semua penerimaan lessor dengan pengeluarannya. Pengeluaran lessor adalah Rp 418.312.750,- sedangkan penerimaan Rp 41.813.000,- dan Rp 14.847.000,- diterima pada awal masa lease, Rp 14.847.000,- selama 35 bulan berikutnya. Dengan demikian implicit interest rate
dicari dengan persamaan sebagai berikut:

413312.750 = 41.813.000 + 14.847.000 +
35
\ 14.847.000.
/ (1+i)n
n = 1

Dari persamaan di atas didapati i = 2,1667%, yang berarti implicit interest rate lebih tinggi dari pada incremental borrowing rate (1,7 %), sehingga yang terakhir ini digunakan untuk mencari nilai sekarang dari semua pengeluaran yang dilakukan lessee (NSPL) :

NSpl = 41.831.750 + 14.847.000 + 14.847.000
35
1
(1 + 1.7 %)

n = 1
= Rp 445.906.952,-

Jumlah ini merupakan 107 % dari harga pasar aktiva pada awal masa lease, sehingga kriteria IV terpenuhi. Karena ada dua kriteria yang terpenuhi, maka transaksi leasing tersebut harus diperlakukan sebagai capital lease.

Perlakuan Akuntansi Pada Awal Kontrak

Karena harga aktiva lebih rendah dari pada NSpl, maka yang dicantumkan sebagai aktiva adalah sebesar harga pasar aktiva, sehingga pada awal masa lease dibuat jurnal sebagai berikut:

Peralatan -leasing Rp 418.312.750,-
Hutang jangka panjang-leasing Rp 418.312.750,-

Untuk mencatat pembayaran security deposit dibuat jurnal:

Security Deposit Rp 41.831.000,-
Kas / Bank Rp 41.831.000,-

Perlakuan Akuntansi Pembayaran Lease

Pembayaran lease dianggap sebagai angsuran hutang lease dan pembayaran bunga, dan dipecah dengan metode bunga majemuk. Jurnal yang dibuat pada saat pembayaran lease adalah sebagai berikut:

Pembayaran pertama (pada awal masa lease) :

Hutang Jangka Panjang-Leasing Rp 7.446.401.-
Biaya Bunga -Leasing Rp 7.244.016,-
Kas/Bank Rp 14.847.000

Pembayaran ke-tiga
Hutang Jangka Panjang-Leasing               Rp 7.602.984,-
Biaya Bunga-Leasing                  Rp 7.244.016,-
Kas/Bank                                             Rp 14.847.000

Jurnal seperti ini dibuat setiap bulan pada saat pembayaran lease sebesar Rp 41.841.000,- setiap pembayaran lease dipecah menjadi dua, yaitu sebagai pelunasan hutang lease dan sebagai biaya bunga. Bagian yang merupakan biaya bunga makin lama makin kecil karena saldo hutang lease juga semakin kecil.

Perlakuan Akuntansi Beban Depresiasi

Karena PT. KK biasa mendepresiasi peralatan seperti ini dengan metode declining balance dengan tarif 25 %, maka metode tersebut juga harus diterapkan pada aktiva leasing.

Depresiasi tahun pertama :
25 % x Rp 418.312.750 = Rp 104.578.188,-
Depresiasi Peralatan-Leasing     Rp 104.578.188
Akumulasi Depr. Peralatan -Leasing    Rp 104.578.188

Depresiasi tahun ke-Dua :
25 % x (Rp 418.312.750 -Rp 104.578.188) = Rp 78.433.640,-
Depresiasi Peralatan-Leasing Rp 78.433.460,-
Akumulasi Depr. Peralatan-Leasing      Rp 78.433.460,-

Jurnal untuk tahun-tahun selanjutnya dibuat sama dengan cara di atas, yaitu
Nilai Buku Peralatan Leasing.

Akuntansi Leasing

2011-09-27T11:18:00.001+07:00

PENGERTIAN

Leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan, melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Lease(Sewa GunaTanah) adalah Kontrak yang menetapkan syarat-syarat pengalihan hak pengalihan harta atau aktiva kepada lease oleh pemiliknya, yaitu Lessor.

Dalam kegiatan leasing ada dua pihak yang terkait langsung :

Perusahaan yang kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan perusaahan lain. Jenis perusahaan demikian disebut Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company). Selanjutnya bertindak sebagai pihak yang menyewakan atau sebagai Lessor.

2. Perusahaan yang menerima hak untuk menggunakan barang-barang modal, bertindak sebagai Penyewa Guna Usaha atau disebut Lesse .

KEUNGGULAN LEASING DARI SEGI EKONOMI

Ada dua keunggulan utama bagi Lesse untuk melease daripada membeli :

Tanpa ada uang muka. Sebagian terbesar pembelian harta yang dibiayai dengan menuntut agar sebagian dari harga beli dibayar langsung oleh peminjam pada saat transaksi dilakukan. Hal ini memberi perlindungan tambahan bagi kreditor apabila terjadi kemancetan pembayaran dan pengembalian aktiva. Sebaliknya, kontrak Lease sering kali dibuat sedemikian rupa sehingga 100% nilai aktiva dibiayai melalui Lease. Aspek ini membuat leasing menjadi alternatif yang menarik bagi Perusahaan yang tidak memiliki Kas yang cukup untuk membayar Uang Muka atau Perusahaan yang ingin menggunakan modal yang tersedia untuk tujuan operasi serta investasi yang lain.

2. Menghindarkan resiko pemilikan. Ada banyak resiko dalam pemilikan harta. Resiko ini meliputi kerugian karena bencana, keausan, kondisi perekonomian yang berubah, dan kerusakan fisik. Lesse boleh menghentikan Lease, meskipun biasanya dikenakan denda tertentu, dan dengan demikian menghindarkan penanggungan resiko dari kejadian ini. Keluwesan ini sangat penting bagi perusahaan dimana inovasi dan perubahan Teknologi membuat kegunaan peralatan atau fasilitas tertentu menjadi sangat tiadak pasti.

Lessor juga meraih manfaat dari Meleasing hartanya ketimbang menjualnya.

Keunggulan-keunggulan Lease bagi si Lessor meliputi yang berikut:

Meningkatkan Penjualan. Dengan menawarkan produknya melalui Leasing kepada pelanggan potensial, pabrik atau penyalur dapat meningkatkan penjualannya dalam jumlah besar. Seperti diatas para pelanggan mungkin tidak mau atau tidak mampu membeli harta tersebut.

2. Keringanan Pajak. Banyak ketentuan pajak yang memberikan keringan bagi pemilik harta.

Contoh : Sebelum Tax Reform Act th 1986, Undang-undang pajak memberikan kredit pajak investasi yang memperbolehkan pemilik harta mengkreditkannya ke hutang pajak penghasilan entah pada periode berjalan ataupun pada periode mendatang dengan ketentuan bahwa harta tersebut tetap dimilikinya, Jika seorang Lessor menjual aktiva tersebut, maka keringanan pajak itu ikut bersama barangnya, tetapi perjanjian Lease dapat menetapkan siapa yang akan memperoleh manfaat tersebut. Keluwesan ini membuat kredit pajak menjadi unsur penting dalam negosiasi Lease.

Kelangsungan Hubungan Dengan Lease. Apabila harta dijaul, pembeli kerap kali tidak mengadakan transaksi lagi dengan penjualnya. Akan tetapi dalam situasi Leasing, Lessor dan Lesse tetap berhubungan selama periode tertentu, dan hubungan bisnis jangka panjang kerap kali dapat dibina melalui Leasing.
Nilai Sisa Dipertahankan. Dalam banyak perjanjian Lease, Lessor beruntung dari kondisi ekonomi yang membuat nilai residu yang besar pada ahir periode Lease. Lessor dapat Me-Lease aktiva itu kembali kepada Lease lain atau menjualnya dan memperoleh keuntungan pada saat itu juga. Banyak Lessor telah menikmati laba yang besar dari kenaikan nilai residu yang tidak diperkirakan.

C. SIFAT LEASE

Ketentuan kontrak Lease sangat berbeda-beda. Variable-variablenya meliputi ketentuan dan denda akibat pembatalan, periode Lease, opsi pembaharuan atau pembelian dengan harga murah, umur ekonomis, aktiva, nilai residu aktiva, pembayaran Lease minimum, suku bunga yang tersirat dalam perjanjian Lease, seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Fakta ini dan fakta lainnya yang relevan harus dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas Lease.

Masing-masing variable ini didefinisikan sebagai berikut:

Ketentuan Pembatalan. Sifat tidak dapat dibatalkan mengacu pada kontrak Lease yang ketentuan serta sanksi pembatalannya sangat mahal bagi Lesse sehingga dalam keadaan bagaimanapun tidak dilakukan pembatalan. Hanya Lease yang tidak dapat dibatalkan yang dapat dikapitalisasi.

Periode Lease. Salah satu variable penting dalam perjanjian Lease adalah Periode Lease-nya: yaitu, periode waktu mulai dari awal hingga ahir Lease, Tanggal pemrakasaan Lease didefinisikan sebagai tanggal perjanjian Lease, atau tanggal komitmen tertulis paling awal jika semua ketentuan pokok telah dinegosiasikan. Permulaan Periode Lease terjadi pada saat perjanjian Lease mulai berlaku, yaitu apabila harta yang dilease telah diserahkan kepada Lease.

Ahir Jangka Lease Adalah ahir periode yang ditetapkan dimana pembatalan tidak boleh dilakukan ditambah semua periode, jika ada, yang diliput opsi pembaharuan dengan harga murah ,atau ketentuan lain bahwa, pada tanggal terjadinya lease sudah ada indikasi kuat bahwa lease itu diperbarui. Jika opsi pembelian dengan harga murah dimasukkan dalam kontrak lease, sebagaimana didefinisikan dalam subbab berikut, maka periode lease meliputi semua periode pembaharuan sebelum tanggal opsi pembelian dengan harga murah tiba. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa periode lease tidak akan pernah melampui tanggal opsi pembelian dengan harga murah
Opsi Pembelian Dengan Harga Murah. Lease kerap kali mengandung ketentuan yang memberi hak kepada lesse untuk membeli harta yang dilease pada suatu hari dimasa depan. Harga beli yang pasti harga opsi yang ditetapkan, meskipun dalam beberapa kasus harga tersebut dinyatakan sebagai nilai pasar wajar pada tanggal ,opsi dimanfaatkan. Jika harga opsi telah ditetapkan ini diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga atau nilai pasar wajar pada tanggal pemanfaatan opsi pembelian, maka dalam hal ini sudah tersirat opsi pembelian dengan harga muarah

Nilai Sisa Atau Residu. adalah Nilai pasar harta yang dilease pada ahir periode lease.

Dalam beberapa lease, periode lease melampi umur ekonomi aktiva, atau periode dimana aktiva tersebut tetap produktif, dan kadang-kadang masih ada nilai sisa . Dalam lease lainnya, periode lease lebih singkat, dan nilai residu tidak ada. Jika lease dapat membeli aktiva itu pada ahir periode lease dengan harga murah sudah ada, dan dapat diandaikan bahwa lesse akan melaksanakan opsi ini dan dapat membeli aktiva tersebut.

Beberapa kontrak lease mewajibkan lesse, atau pihak ketiga yang ditunjuk, untuk menjamin nilai residu aktiva. Jika nilai pasar wajar pada ahir periode lease turun dibawah nilai residu yang dijamin, maka lesse atau pihak ketiga harus membayar selisih tersebut. Ketentuan ini melindungi lessor dari kerugian akibat penurunan yang tidak diperkirakan dalam nilai pasar aktiva.

Pembayaran Lease Minimum. Pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu, entah melalui opsi pembelian dengan harga murah atau penjaminan nilai sisa, disebut sebagai Pembayaran Lease Minimum. Jika semua pembayaran ini dilakukan dengan lease saja, maka pembayaran lease minimum akan sama bagi lesse dan lessor. Akan tetapi, jika pihak ketiga menjamin nilai residu, maka si lesse tidak boleh memasukkan jaminan ini sebagai bagian dari pembaayaran lease minimum, tetapi lessor akan memasukkannya.

Pembayaran sewa kadang-kadang mencakup beban untuk hal-hal seperti assuransi, pemeliharaan, dan pajak yang timbu atas harta yang dilease. Perngeluaran ini disebut Biaya Eksekutori.(Executory Cost). Dan tidak dimasukkan beban untuk penyisihan dari pembayaran lease minimum. Jika lessor memasukkan beban untuk penyisihan labanya didalam biaya ini, maka laba tersebut juga harus dianggap sebagai biaya eksekutori.

Contoh : Olaf Leasing Co melease peralatan pembangunan jalan raya selama tiga tahun dengan pembayaran $3.000 per bulan. Di dalam pembayaran sewa ini termasuk biaya eksekutori $500 per bulan untuk menutup asuransi dan pemeliharaan peralatan tersebut. Pada ahir tahun ketiga, nilai residu bagi Olaf dijamin oleh lesse sebesar $10.000.

PembayaranLease minimum :

Pembayaran sewa tanpa biaya eksekutori ($2.500 X 36) $ 90.000

Nilai Residu yang dijamin $ 10.000

Total pembayaran lease minimum $ 100.000

Karena pembayaran lease minimum baru akan dilakukan pada periode mendatang, maka nilai sekarang dari pembayaran ini perlu dibukukan sebagai lease yang dikapitalisai. Dua suku bunga yang berbeda harus dipertimbangkan dalam menghitung nilai sekarang pembayaran lease minimum ini, yaitu : sukumbunga pinjaman incremental dari lease dan suku bunga implicit dari lessor.

Suku Bunga Pinjaman Inkremental (Incremental Borrowing Rate) adalah Suku bunga yang akan ditanggung lease jika ia meminjam sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli aktiva yang dilease, dan didalamnya diperhitungkan keaaddaan keuangan lesse dan kondisi yang berlaku dipasar.

Suku Bunga Implisit (Implicit Interest Rate) adalah Suku bunga yang akan digunakan untuk mendiskontokan pembayaran lease minimum ke nilai pasar wajar aktiva pada saat lease terjadi.

Lessor menggunakan menggunakan suku bunga implisit dalam menentukan nilai sekarang pembayaran lease minimum. Akan tetapi, lesse menggunakan suku bunga implisit atau suku bunga pinjaman inkremental, mana yang lebih rendah. Jika lesse tidak mengetahui suku bumga implisit tersebut, dia harus menggunakn suku bunga pinjaman incremental.

Contoh : Olaf Leasing Co. misalkan bahwa pembayaran sewa $3.000 kepada Olaf Dilakukan pada awal setiap bulan, suku bunga implisit dalam kontrak lease adalah 12% per tahun, dan suku bunga pinjaman inkremental bagi lesse adalah 14%. Dengan memisalkan bahwa lesse mengetahui suku bunga implicit tersebut, maka baik lessor maupun lesse akan mendiskontokan atau menghitung nilai sekarang pembayaran lease minimum itu dengan menggunakan suku bunga 12%. Nilai sekarang dari pembayaran lease minimum sebesar $100.000 akan menjadi :

Nilai sekarang dari 36 pembayaran sebesar $2.500

($3.000 dikurangi biaya eksekutori $500) $ 76.022

Nilai sekarang dari nilai residu yang dijamin sebesar $ 10.000

Pada ahir 3 tahun $ 7.118

Nilai sekarang pembayaran lease minimum .$ 83.140

Nilai sekarang sebesar $ 83.140 adalah harga jual atau nilai pasar wajar aktiva pada saat lease terjadi.

SPT 1721

2011-09-27T11:14:00.003+07:00

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Pajak 2007 dan mengingat aplikasi e-SPT Tahunan PPh 21 belum mengalami perubahan sesuai dengan format SPT Tahunan 1721 Tahun 2007 serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bersama surat ini kami sertakan softcopy aplikasi SPT Tahunan 1721 dan 1770 S dalam format Microsoft excel yang langsung dapat mencetak Laporan SPT Tahunan 1721 dan SPT Tahunan 1770 S untuk pegawai secara link. Petunjuk penggunaan aplikasi ini telah kami sertakan dalam aplikasi ini.

Agar aplikasi ini dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak untuk mempermudah menghitung, serta melaporkan SPT Tahunan 1721 yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, diharapkan kepada Saudara memperbanyak aplikasi ini untuk diberikan kepada Wajib Pajak. Apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam aplikasi ini agar menanyakan ke Bidang P2Humas Kanwil DJP Bali (0361) 241555

Sumber dari : http://10.17.254.215/web/

Wajib Pajak Patuh

2011-09-27T11:13:00.001+07:00

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu [KEP-213/PJ./2003]. Di UU KUP sendiri tidak ada istilah Wajib Pajak Patuh. Istilah yang dipergunakan di UU KUP adalah Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Baru-baru ini telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai ”turunan” dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Nah, syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu :
[a.] tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir [sebelumnya hanya dua tahun];

[b.] penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

[c.] SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

[d.] tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;

[e.] laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian [WTP] selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan:

Laporan audit harus:
[e.a.] disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan; dan
[e.b.] pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik; dan

[f.] tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir [sebelumnya 10 tahun] ; dan

Keuntungan menjadi Wajib Pajak Patuh adalah adanya perlakuan khusus untuk restitusi PPh dan PPN. Untuk restitusi PPh paling lama 3 bulan dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sedangkan PPN paling lama 1 bulan.

Selain itu, Wajib Pajak Patuh mendapat perlakuan khusus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. P-11/BC/2005 dan P-24/BC/2007 menyebutkan bahwa Wajib Pajak Patuh mendapat fasilitas Mitra Utama (MITA) sehingga atas impor yang dilakukan bisa melalui Jalur Prioritas.

Hanya saja, saya tertarik dengan Pasal 6 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ/2008 menyebutkan,

“Wajib Pajak Patuh yang tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus membuat pernyataan tertulis bersamaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 1/PJ/2008 mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian dengan SPT atau surat terpisah. Artinya, jika ada permohonan pengembalian baik melalui SPT saja atau dengan surat tersendiri, Kantor Pelayanan Pajak otomatis akan memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Patuh kecuali ada pernyataan tertulis bahwa Wajib Pajak Patuh tersebut menolak. Jika Wajib Pajak Patuh menolak, maka pengembalian pembayaran pajak akan diberikan penuh (bukan “pendahuluan”).

Berdasarkan SE - 09/PJ.53/2006 bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak harus diterbitkan dalam 7 (tujuh) hari sejak permohonan secara lengkap diterima. Mengapa begitu cepat? Pertama, DJP tidak melakukan pemeriksaan tapi penelitian. Kedua, dalam rangka pelayanan. Tetapi, DJP juga dapat melakukan pemeriksaan atas WP Patuh, dan bisa saja Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah diterbitkan dikoreksi dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi 100% sesuai Pasal 17C ayat (5) UU KUP.

Karena itu, saran saya permohonan pengembalian pendahuluan sebaiknya untuk PPN saja untuk menghindari sanksi 100%. Mengapa, restitusi PPh sangat rawan koreksi positif terutama masalah biaya. Pos biaya sering condong ke pendapat pemeriksa. Sedangkan PPN lebih kuat. Jika syarat-syarat yang telah ditetapkan lengkap, maka tidak masalah mengajukan permohonan “restitusi pendahuluan” supaya lebih cepat. Ini tentu akan menolong arus kas (cash flow) masuk Wajib Pajak sebagai modal kerja. Selain itu, restitusi memang hak Wajib Pajak.

PPh Pasal 21 uang pesangon dan dana pensiun

2011-09-27T10:58:00.000+07:00

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 selain mengatur tarif PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon, juga mengatur tarif PPh Pasal 21 atas pembayaran uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Peraturan pemerintah [PP] ini mengatur bahwa pemotongan PPh bersifat FINAL.

Apakah uang pensiunan bersifat final?

Sebelumnya saya berpikir begitu. Ternyata setelah dibaca berulang-ulang, pandangan saya salah. Ada perbedaan antara pembayaran pensiunan yang dibayarkan tiap bulan dengan manfaat pensiun yang dimaksud di PP ini. Kata kuncinya ada di pembayaran SEKALIGUS. Seperti yang diatur di Pasal 2 PP ini bahwa pembayaran uang manfaat pensiun, jaminan hari tua, dan tunjangan hari tua dianggap dibayar sekaligus [walaupun pembayarannya bertahap] jika dibayar dalam waktu 2 (dua) tahun kalender.

Berapa tarif PPh Pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua?

[1]. sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampal dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

[2]. sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).

Karena bersifat final, PPh Pasal 21 dengan tarif diatas tetap dilaporkan di SPT Tahunan PPh OP tetapi perhitungan PPh-nya tidak menggunakan tarif umum. Artinya, baik pelaporan maupun penghitungannya terpisah dengan tarif umum. Biasanya ada di lampiran II seperti form 1770 S - II.

Bagaimana Ketika Anda Mempunyai NPWP

2011-09-27T10:52:00.000+07:00

1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.

Dalam rangka program extensifikasi, meskipun Wajib Pajak tidak (belum) mendaftarkan diri, bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan.
Apabila kepada wajib pajak telah diberikan NPWP secara jabatan, maka telah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau dentitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2) Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

4) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor
pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

5) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

6) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan, Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.

7) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib :

• Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
• Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
• Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak Wajib Pajak

1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pegiriman dianggap sebagai
tanggal penerimaan.

2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

3) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak
untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai
melakukan tindakan pemeriksaan.

4) Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang
benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

5) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan angsuran PPh Pasal 25.

6) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

7) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.

8) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib
Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan

9) Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

10) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

11) Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

III. Kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Selain Pajak Penghasilan, bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

Kewajiban pajak yang harus dilakukan bagi masing-masing "jenis" wajib pajak berbeda-beda. Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus
sebagai karyawan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha serta kewajiban pajak bagi wajib pajak badan.

A. Kewajiban Pajak Bagi Wajib pajak orang pribadi Karyawan yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan).

1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu
pemberi kerja.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak
sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh sehubungan dengan pekerjaan. WP Orang Pribadi ini juga tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan (Surat Pemberitahuan Masa) ke Kantor
Pelayanan Pajak setiap bulan.

Perusahaan tempat wajib pajak bekerja (pemberi kerja) memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan
menyetorkannya ke Kas Negara serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih
setelah dipotong pajak penghasilan. Pajak yang terutang atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenal dengan istilah PPh Pasal 21.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus sebagai karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan.
(Form 1770-S). Apabila wajib pajak orang pribadi ini tidak menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT Tahunan tidak akan terdapat PPh yang kurang dibayar.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini paling lambat harus dilaporkan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak (pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT 1770-S
tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan sebesar Rp 100.000,-. Besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT PPh OP ini dalam RUU Pajak th 2005 diusulkan menjadi sebesar Rp 250.000,-

Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara diancam dengan sanksi pidana dan denda. Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaannya, diancam dengan
sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tingi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sementara bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang bukan obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih
dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 25 setiap bulan.

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang
dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas).
Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25, maka akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2%/bulan, maksimum 24 bulan (48%). Sedangkan atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 25 akan dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000/ SPT Masa. Seperti halnya dengan sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, dalam RUU Perpajakan th 2005 besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT masa diusulkan menjadi sebesar Rp 100.000,-/ SPT Masa.

3. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang merupakan obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, dan memiliki penghasilan lain
yang merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh final pasal 4 (2).

Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib pajak) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
WPOP Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan membayar PPh final pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang atas transaksi
pegalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini adalah sebesar 5% dari nilai yang tertinggi antara nilai pengalihan (nilai transaksi) dengan nilai NJOP.

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang dierima/diperoleh oleh WPOP karyawan dari kegiatan persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Besarnya PPh yang terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari
jumlah bruto nilai persewaan. Apabila penyewa adalah pemotong pajak
(i.e. WP Badan), maka pelunasan PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan (Bukti Potong PPh Final
pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima penghasilan) .

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ;
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WPOP Karyawan dari kegiatan Jasa Konstruksi (sebagai usaha sampingan misalnya), Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka PPh-nya wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong pajak
(Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi ==> 2% (dua persen) dari jumlah
bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto.

B Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas.

Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau pekerjaan bebas, setelah terdaftar di kantor pelayanan pajak dan memperoleh NPWP maka akan memiliki kewajiban pajak yang harus
dilaksanakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas selaku pemberi kerja selain diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya sendiri juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada karyawannya.

Dalam hal WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas telah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban dibidang PPN. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang telah
ditunjuk oleh dirjen pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan PPh Final pasal 4 (2), juga memiliki kewajiban dibidang PPh 23 dan PPh Final Pasal 4 (2).

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak Orang Pribadi yang melakukann kegiatan usaha/pekerjaan bebas setelah memperoleh NPWP adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jenis SPT Masa yang harus disampaikan oleh wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT Masa PPh Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah satu SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, meskipun tidak terdapat pembayaran (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21/26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi; wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21/26 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, namun apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 juga merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas meskipun tidak terdapat penyetoran PPh Pasal
21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk satu SPT Masa.

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan
Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta menyampaikan SPT Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya).
Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu
pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPN wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

o Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
o Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;
o Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu tersebut terdiri dari :

Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu tersebut diatas yang telah ditunjuk Dirjen Pajak, akan mendapatkan urat Penunjukan Sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dari Kantor Pelayanan Pajak tempat WP teraftar. WPOP tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, Wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Apabila terdapat pembayaran/pembebanan biaya berupa sewa, maka WPOP tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Dirjen pajak, diwajibkan untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh 23 yang terutang atas pembaywan sewa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang PPh, atas penghasilanberupa :
a. Deviden;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan

PROSES ANGGARAN BERBASIS KINERJA

2011-09-27T09:52:00.001+07:00

l PendekatanPPBS

– Menghubungkanpengeluaran dengan tujuan pembuatan keputusan dapat melihat apakah terdapatmanfaat tambahan tertentu (Outcome)yang dihasilkan dari tambahanpengeluaran

– Mendorongorganisasi untuk memikirkan beberapa alternatif aktivitas/ alat untukpencapaian tujuan yang sama

– Mendorongorganisasi untuk melakukan analisis mengenai analisis biaya dan mengurangipendanaan pada tingkat tertentu dari suatu aktivitas jika tidak menghasilkanpeningkatan hasil (Outcome)

– PendekatanPPBS merupakan anggaran berbasis nol

Ø TahapPenyusunan Anggaran

· Penetapan Strategi Organisasi (Visi danMisi)

Visi misi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai olehsebuah organisasi. Dari sudut pandanglain visi dan misi harus dapat :

- mencerminkan apa yang ingindicapai

- memberikan arah dan fokus strategiyang jelas

- menjadi perekat dan menyatukanberbagai gagasan strategis

- memiliki orientasi masa depan

- menumbuhkan seluruh unsurorganisasi

- menjamin kesinambungankepemimpinan organisasi

• Pembuatan tujuan

Adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktusatu tahun (tujuan operasional). Tujuan operasional harus :

- merespresentasikanhasil akhir

- Harusdapat diukur apakah hasil akhir (outcome) telah dicapai

- Harusdapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan tindakan koreksi

- Harustepat (memberikan peluang kecil untukmemberikan interpretasi individu

• PenetapanAktivitas :

Keputusanalternatif aktivitas harus berisi komponen :

- tujuanaktivitas tersebut

- Alternatifaktivitas/alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan mengapaalternatif-alternatif tersebut di tolak

- Konsekuensidari tidak dilakukannya aktivitas tersebut

- Input,kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan (output), dan hasil (Outcome)pada berbagai tingkat pendanaan

· Evaluasidan pengambilan keputusan :

Langkahsetelah pengajuan anggaran adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan(penelaahan dan penentuan peringkat). Proses ini dilakukan dengan standar bakuyang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasaan padamasing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat.

Ø Proses AkuntansiManajemen di Sektor Publik

Menurut Thechartered Insitute of Management Accounting (1996), akuntansi manajemenmencakup aktivitas inti sbb:

o Partisipasi pada proses perencanaan padatingkatan strategis dan operasional.

o Pembuatan dari panduan untuk keputusanmanajemen.

o Memberikan kontribusi pada pengawasandan pengendalian kinerja melalui pembuatan laporan atas kinerja organisasi yangmencakup perbandingan dengan kinerja aktual dengan yangdirencanakan/dianggarkan. Termasuk analisis dan interpretasinya.

Ø Prosesakuntansi manajemen

Proses akuntansimanajemen merupakan integrasi yang tidak terpisahkan antara perencanaan danpengendalian.

o Perencanaan strategis : yaitu jenisperencanaan dengan sasaran yang bersifat fundamental, menentukan tujuanorganisasi secara keseluruhan.

o Perencanaan Operasional : yaitu jenisperencanaan yang penting untuk menginplementasikan tindakan yang diperlukanguna mencapai tujuan dan sasaran yang bersifat fundamental tsb.

v Tahapperencanaan dan pengendalian

– Perencanaanstrategis

– Perencananoperasional

– Prosespenganggaran

– Pengendaliandan pengukuran

– Pelaporan,analisis, dan umpan balik.

v Hubungantahap 2-5 (perencanaan & pengendalian dapat dilihat sbb:

artikel ini akan ini dilanjutkan dengan judul Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik

2011-09-27T09:45:00.001+07:00

l ApakahAnggaran itu ?

– MenurutFreemen (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasisektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalamkebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (The proces of allocating recourcesto unlimited demands )

– Dalampengertian lain anggaran dapat dikatakn sebagai sebuah rencana finansial yangmenyatakan :

1. Rencana-rencana organisasi untukmelayani masyarakat atau aktivitas lain yang dfapat mengembangkan kapasitasorganisasi dalam pelayanan

2. Estimasi besarnya biaya yang harusdikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.

3. Perkiraan sumber-sumber mana sajayang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

l Dalamruang lingkup akuntansi anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen yangberfunsi :

– Sebagaialat perencanaan

– Sebagaialat pengendalian

– Sebagaialat kebijakan

– Sebagaialat politik

– Sebagaialat koordinasi dan komunikasi

– Alatpenilaian kinerja

– Alatmotivasi

v Prinsippenyusunan anggaran :

– Otoritasioleh legislatif.

– Komprehensif/menyeluruh

– Keutuhan,artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakpu dalam satu dana umum

– Nondiscreationary apropriasi, jumlah yangdisetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis

– Periodik

– Akurat

– Jelas

– transparan

v Jenis-nenisanggaran

1. AnggaranOperasional dan anggaran modal

2. Anggarantentatif dan Anggaran Enacted

3. Anggarandana umum dan anggaran dana khusus

4. Anggarantetap dan anggaran Fleksibel

5. Anggaraneksekutif dan anggaran legislatif

v Tahappenyusunan anggaran

1. Persiapan(preparation)

2. Persetujuanlembaga legislatif (Legislatif enactment)

3. Administrasi(Administration)

4. Pelaporan(Reporting)

5. Pemeriksaan (Post-audit)

v PendekatanPenyusunan Anggaran

o Pendekatan tradisional dengan ciri :

– Carapenyusunan berdasarkan pos-pos belanja.

– Penggunaankonsep inkrementalisme.

v Prosespenyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional

l Pihak lembaga yang memerlukan anggaran mengajukanpermintaan anggaran kepada ketua eksekutif dan anggaran tersebut dirinci berdasarkan jenis pengeluaran yang hendakdibuat

l Kepala eksekutif mengumpulkan permintaan anggarandari berbagai lembaga, anggaran ini lalu dimodifikasi oleh eksekutif

l Pihak legislatif kemudian menuliskan jumlah anggaranyang disetujui dengan menggunakan pendekatan tradisional.

Kelebihanpendekatan tradisional

– Sederhana dan mudah dimengerti oleh yangberkepentingan

– Pendekatan ini cocok dengan akuntansipertanggungjawaban (Responsibility Accounting)

– Hampir semua program memiliki sifat dasaarberkesinambungan

– Hampir semua pengeluaran memiliki sifat takterhindarkan

– Dalam dunia nyata, keputusan harus didasarkan padaperubahan program

– Biaya dari setiap unit organisasi terakumuliasisebagai biaya organisasi ybs.

Kelemahan pendekatantradisional

– Tidak menyediakan dasar informasi yang memadai

– Terlalu berorientasi pada pengendalian dan kurang memperhatikan prosesperencanaan dan evaluasi

– Ketidak seimbangan dari perhatian yang diberikan

– Keputusan perencanaan penting cenderung bottom up

– Perencanaan mungkin akan kurang diperhatikan karena anggaran didasarkanapda besarnya dan pola dari pengeluaran yang ada.

– Lembaga legislatif hanya diberikan rincian dari daftar pengeluaran (objectof expenditure), dan tidak diberikan data mengenai fungsi, programaktifitas, dan indikator kinerja.

– Mendorong pengeluaran daripada penghematan.

v Pendekatankinerja

ü Karakteristik pendekatan ini :

– Mengklasifikasikanakun-akun dalam anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dan juga berdasarkanunit organisasi dan rincian belanja.

– Enyelidiki danmengukur aktivitas guna mendapatkan efisiensi maksimum dan untuk mendapatkanstandar biaya.

– Mendasarkananggaran untuk periode yang akan datang pada biaya perunit standar dikalikandengan unit aktifitas yang diperkirakan harus dilakukan pada periode tersebut.

ü Kelebihan pendekatan kinerja:

– Penekanan padadimasukannya deskripsi secara naratif dari setiap aktivitas di setiap anggaranyang diajukan.

– Didukung olehestimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.

– Penekanannyapada kebutuhan untuk mengukur input dan output.

– Mensyaratkanadanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangidari jumlah yang diminta dalam fungsi aktifitas tertentu.

– Menyediakankepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.

– Menekankanaktivitas yang memakai anggaran daripada berapa jumlah anggaran yang terpakai,dan memelukan jawaban atas pertanyaan berikut ini :

1. Apa tujuanlembaga tersebut ? Apa alasan lembaga tersebut meminta anggaran ? Jasa apa yangdiberikan lembaga tersebut sehingga lembaga tersebut harus tetap ada?

2. Program atauaktivitas apa yang digunakan oleh lembaga untuk mencapai tujuan atausasarannya?

3. Berapa volumekegiatan/pekerjaan yang dipersyaratkan untuk setiap aktifitas?

4. Berapa banyakjasa yang dapat diberikan dengan menggunakan anggaran tahun lalu?

5. Berapa banyakaktivitas atau jasa yang diberikan yang diharapkan oleh legislatif ataupembayar pajak jika jumlah anggaran yang diminta dikabulkan

ü Kekurangan pendekatan kinerja

– Hanya sedikitdari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansiyang memiliki kemampuan memadai untuk mengindentifikasi unit pengukuran danmelakukan analisis biaya.

– Banyak jasadan aktivitas pemerintah tidak dapat langsung terungkap dalam satuan unitoutput atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah.

– Akun-akundalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yangdikeluarkan (Cash basis)

– Kadangkalaaktivitas langsung diukur biayanya secara detail dan dilakukan pengukuransecara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan yang memadai yang diberikanpada perlu atau tidaknya aktivitas itu sendiri.

v PendekatanSistem Perencanaan, Program, dan Anggaran Terpadu ( Planning, Programming, andBudgeting System –PPBS )

§ KarakteristikPPBS :

o Berfokus pada perencanaan strategisorganisasi dan menghubungkan semua aktivitas dengan perencanaan strategis tsb.

o Inplikasi di tahun-tahun mendatang telahdiidentifikasi secara eksplisit.

o Semua biaya yang timbul telahdipertimbangkan

o Analisis sistematis dari alternatif yangdilakukan (misalnya, berupa analisis biaya manfaat, analisis sistem dan risetoperasi).

§ Dasa penggunaan PPBS

Adalah kemampuannya untuk menjawabberbagai pertanyaan sbb:

o Sasaran dan tujuan dasar apa yang akandicapai ?

o Apa saja alternatif dan metode/carauntuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?

o berapa biaya yang dibutuhkan darimasing-masing alternatif, finansial maupun non finansial.

o Manfaat apa yang akan dicapai dari tiapalternatif, dan seberapa efektif alternatif-alternatif tersebut dalam mencapaitujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

§ Tahapan PPBS

§ KelebihanPPBS

1. Menekankanperencanaan jangka panjang dimana tujuan utama dan jangka menengah dinyatakansecara eksplisit.

2. PPBSmengasumsikan semua program akan dievaluasi secara tahunan, sehingga programyang jelek dibuang dan program baru akan ditambahkan

3. Keputusanprogram Top Down

§ KeterbatasanPPBS

1. Cukupsulit untuk membuat pernyataan yang berkana dan eksplisit

2. Bukanhanya tujuan yang berubah, tetapi pejabat juga akan berubah

3. Periodewaktu yang terbatas bagi pejabat.

4. Keterbatasantenaga ahli yang memadai

5. PPBSberfokus pada program dan kegiatan yang selaras dengan rencana strategis.